Mengkhianati Peraturannya Sendiri, Firli Ngotot Tersangkakan Anies

-


Broniesupdate, Jakarta --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah kepemimpinan Firli Bahuri diduga mendapat pekerjaan rumah besar dari rezim pemerintah, yaitu untuk menjegal langkah Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Penjegalan itu tak lain dengan mentersangkakan mantan gubernur DKI Jakarta itu lewat Formula E. Firli terus saja menggembar-gemborkan syahwat nya untuk mengkrimiminalisasi Anies, bahkan sampai saat ini kerugian tersebut belum jelas adanya.

Pentolan KPK itu telah mengambil langkah inskonstitusional untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Akibat dari tindakannya itu perlawanan di internal KPK pun kerap terjadi. Yang teranyar adalah Firli mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan, alasan pemberhentian Endar belum jelas. Kemungkinan itu berhubungan erat dengan mandeknya penanganan kasus Formula E. Akibat pemberhentian sepihak ini, Endar melaporkan Firli dan Sekjen KPK Cahya Hardianto ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Firli jelas-jelas melakukan pelanggaran, dengan mengkhianati peraturan yang dibuatnya sendiri, yaitu Pasal 30 Peraturan KPK 1/2022. Pegawai KPK yang berasal dari kepolisian, hanya dapat dikembalikan ke instansi induknya jika melakukan pelanggaran disiplin berat. Lantas pelanggaran disiplin berat apa yang sudah dilakukan oleh Endar.

Kedua, pemberhentian secara teknis terhadap penyelidik dan penyidik KPK, hanya dapat dilakukan dengan alasan meninggal dunia, diberhentikan sebagai ASN, tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum, tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelidik atau penyidik, serta permintaan sendiri secara tertulis. Sedangkan kriteria tersebut tidak satupun menyangkut pada Endar.

Firli Bahuri tengah mempertontonkan kearoganan dan superioritas nya kepada publik. Karena pemberhentian Endar mengabaikan surat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal perpanjangan masa tugas Endar di lembaga antikorupsi itu. Dilansir dari news.detik.com, peneliti dari Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan KPK harus transparan terkait alasan pencopotan Endar, jika pemberhentian Endar akibat pelanggaran etik, hal itu harus disampaikan kepada publik.

“Pemberhentian ini tidak didasarkan satu alasan hukum, yaitu telah terjadinya pelanggaran etik oleh Endar, maka pemberhentian ini adalah pemberhentian yang sewenang-wenang, artinya ini kembali pada like and dislike dari Firli Bahuri khususnya. Karena Firli sangat kuat di KPK bahkan cenderung one man show.” Kata Zaenur.

Menanggapi aduan Endar, Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan segera memanggil ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa mengenai dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku masih mempelajari laporan yang disampaikan oleh direktur penyelidikan KPK itu. Ia memastikan akan memanggil Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa untuk klarifikasi atas laporan Endar Priantoro. Tumpak mengaku belum bias memastikan jadwal pemanggilan keduanya.

Tindakan ketua KPK Firli Bahuri menjadi lumrah bila merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2019, tentang KPK Pasal 3, dimana KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Meskipun dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tapi tetap saja dalam rumpun eksekutif yang notabene adalah pemerintah. Red

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Yang Tidak Dipersoalkan Dari Anies?

-
Gambar
Oleh: Tony Rosyid ( Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden. Anies itu ancaman. Pertama, ancaman buat bisnis gelap. Segelintir orang terlalu kaya di Indonesia merampok uang negara dengan sangat leluasa. Anies terbukti dan akan selalu dianggap berpotensi menjadi penghalang. Kedua, Anies ancaman buat kepentingan politik pihak tertentu. Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Lawan politik akan terus menghalangi dan menjegalnya. Mereka tidak hanya pasang kuda-kuda, tetapi secara sistemik dan masif akan terus menyerang. Satu-satunya serangan yang dianggap paling efektif selama ini adalah "black campaign" atau "fitnah Anies". Mereka menggunakan pertama, buzzer. Ini orang-orang bayaran dan sangat profesional. Kedua, memanfaatkan pihak-pihak yang kecewa atau membenci Anies. Efek pilkada DKI tahun 2017 masih ...
Baca selengkapnya

Sandiaga Seharusnya Minta Maaf Kepada Anies, Itu Fitnah

-
Gambar
Oleh : Asyari Usman (Jurnalis Senior Freedom News) Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya meminta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istikharah dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu.   Sandiaga jelas telah mencemarkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies Rp50 miliar terkiat pembiayaan pilkada DKI 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies itu, barulah Sandiaga sekarang menyatakan “case closed” alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah: kalau menang pilkada 2017 itu, utang dianggap lunas. Tapi kalau kalah, Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya, kalau menang dikembalikan; kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat...
Baca selengkapnya

Anies Mengusung Politik Ahlak Bukan Politik Identitas

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Kolumnis) Apa yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies  yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik ahlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan  seorang  pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis dan fundamentalis,  hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan...
Baca selengkapnya