Mantan Sekjend PROJO: Presiden STOP Cawe-Cawe Pilpres 2024

-


Broniesupdate, Jakarta --- Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, diduga akan dihadapkan dengan sebuah pembentukan koalisi besar dari parpol-parpol pro Jokowi. Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar acara Silaturahmi Ramadhan pada Minggu, 02 April 2023 dengan menghadirkan Presiden Joko Widodo beserta para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Golkar, PAN, PPP, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Gerindra, dan PKB.

Wacana pembentukan sebuah koalisi besar pendukung pemerintah begitu kental, karena partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak diundang dalam acara tersebut. Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak menghadiri acara karena sedang berada diluar negeri.

Mantan Sekjend PROJO Guntur Siregar menegaskan seharusnya Presiden Jokowi berhenti melakukan intervensi terhadap koalisi-koalisi partai yang akan maju pada Pilpres 2024, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik.

“Jokowi sebagai pemimpin negara tidak pantas ikut cawe-cawe soal urusan pilpres 2024, biarkanlah demokrasi berjalan sesuai arahnya, jangan dicampuri oleh kepentingan pribadi. Lebih baik Jokowi persiapkan landing yang baik menjelang akhir masa jabatannya. Seperti yang dilakukan oleh SBY dulu,” tegas Guntur.

Menilik kinerja pemerintah, Guntur menyinggung berbagai macam kebijakan-kebijakan dari segi hukum, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat yang dinilainya masih sangat jauh dari tatanan kehidupan berdemokrasi, yang kemungkinan dapat menjadi rapor merah Jokowi.

“Lebih baik fokus mengurusi berbagai kebijakan blunder yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat, kita bisa melihat setelah reformasi, demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan tajam sejak era kepemimpinan Jokowi. Kita bisa sebut harga BBM yang tidak menentu, Undang-Undang tentang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang tentang MK, dan yang paling baru adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kesemua Undang-Undang tersebut bersifat sentralisasi absolut kepada pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan itu berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi dan sangat memungkinkan terciptanya kekuasaan yang tirani.” Sambungnya.

Salahsatu Pembina Relawan BroNies itu beranggapan jika Presiden Jokowi terus melakukan intervensi terhadap pilpres 2024, maka tak aneh nantinya akan timbul kecurigaan publik terhadap dua periode pemerintahan Jokowi.

“Kalau Jokowi masih ngotot untuk memaksakan siapa Calon Presiden (Capres) penggantinya, itu berarti Jokowi ada masalah besar yang diperbuat selama berkuasa. Hanya di Indonesia yang seperti ini, dan hanya diera Jokowi.” Kata Guntur.

Menyingkapi dugaan terbentuknya koalisi besar, Guntur tidak mempermasahkan seberapa besar koalisi itu jika benar-benar terjadi dan siapapun figur calon presiden yang akan diusungnya, karena yang paling penting bacapres KPP Anies Baswedan sudah mengamankan posisinya dalam pemenuhan Presidential Threshold 20% sebagai syarat utama pencalonan presiden untuk pilpres 2024.

“Kita tidak perlu melihat seberapa gemuk koalisi itu, silahkan saja mereka mau berbuat apa untuk menjawab tantangan KPP, yang terpenting Anies sudah mengantongi PT 20% dan itu sudah cukup bagi para pendukungnya. Kalau ternyata mereka kalah di 2024, ya akan terjadi oposisi yang besar pula kan,” tutup Guntur sambil tertawa. Red

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Yang Tidak Dipersoalkan Dari Anies?

-
Gambar
Oleh: Tony Rosyid ( Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden. Anies itu ancaman. Pertama, ancaman buat bisnis gelap. Segelintir orang terlalu kaya di Indonesia merampok uang negara dengan sangat leluasa. Anies terbukti dan akan selalu dianggap berpotensi menjadi penghalang. Kedua, Anies ancaman buat kepentingan politik pihak tertentu. Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Lawan politik akan terus menghalangi dan menjegalnya. Mereka tidak hanya pasang kuda-kuda, tetapi secara sistemik dan masif akan terus menyerang. Satu-satunya serangan yang dianggap paling efektif selama ini adalah "black campaign" atau "fitnah Anies". Mereka menggunakan pertama, buzzer. Ini orang-orang bayaran dan sangat profesional. Kedua, memanfaatkan pihak-pihak yang kecewa atau membenci Anies. Efek pilkada DKI tahun 2017 masih ...
Baca selengkapnya

Sandiaga Seharusnya Minta Maaf Kepada Anies, Itu Fitnah

-
Gambar
Oleh : Asyari Usman (Jurnalis Senior Freedom News) Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya meminta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istikharah dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu.   Sandiaga jelas telah mencemarkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies Rp50 miliar terkiat pembiayaan pilkada DKI 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies itu, barulah Sandiaga sekarang menyatakan “case closed” alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah: kalau menang pilkada 2017 itu, utang dianggap lunas. Tapi kalau kalah, Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya, kalau menang dikembalikan; kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat...
Baca selengkapnya

Anies Mengusung Politik Ahlak Bukan Politik Identitas

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Kolumnis) Apa yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies  yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik ahlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan  seorang  pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis dan fundamentalis,  hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan...
Baca selengkapnya