Tamsil Linrung Dan Upaya Penegakan Demokrasi

-


Broniesupdate.news --- Jakarta. Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD Tamsil Linrung tengah menyoroti upaya-upaya penghianatan konstitusi yang menjadi trending dari para pemangku jabatan, baik dipemerintahan pusat sampai ke pemerintahan  daerah. Salahsatunya adalah beberapa pejabat elit pemerintahan gencar menyuarakan agenda perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mirisnya meskipun penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh rakyat, tetapi upaya-upaya itu tetap terus dijalankan.  

Yang paling terbaru adalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Desember 2022, dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim PN Jakpus pada Kamis, 2 Maret 2023.

Tindak lanjut dari putusan PN Jakarta Pusat tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera melakukan penundaan Pemilu 2024 selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Putusna ini sontak mematik kecurigaan publik, pasalnya berbagai macam wacana penundaan pemilu seringkali dilontarkan dari berbagai pihak.

Untuk menyingkapi usaha-usaha gelap tersebut, Tamsil Linrung menginisiasi sebuah gerakan yang bersifat kerakyatan, yaitu mendirikan Posko Pilihan Rakyat (PPR). PPR adalah sebuah gerakan yang membangun konsolidasi kekuatan rakyat demi menyelamatkan demokrasi dan konstitusi.

Pria kelahiran Pangkep Sulawesi Selatan itu yang sekaligus pendukung Calon Presiden Partai NasDem Anies Baswedan, semakin gencar menyerukan tentang perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengawal Pemilu 2024, sekaligus mengawal ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan semestinya.

Hal ini menjadi kekhawatiran Tamsil karena belakangan ini muncul berbagai wacana yang melahirkan isu yang kemudian bergulir terus menerus dan kemudian membesar tak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran dari konstitusi (UUD 45).

Sebagai contoh Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Big Data terkait isu penundaan Pemilu 2024, yang sampai saat ini LBP belum berani untuk membuka “Big Data” itu dan baru-baru ini statement Ketua MPR RI Bambang Soesatyo agar penyelenggaraan Pemilu 2024 difikirkan kembali.

Tamsil Linrung mengatakan, banyak pihak yang diuntungkan jika ada perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Sedangkan satu-satunya pihak yang dirugikan adalah rakyat Indonesia itu sendiri.

Tamsil merasakan bahwa rakyat Indonesia semakin sadar arti pentingnya demokrasi, hal ini dapat dilihat dari tingginya militansi rakyat Indonesia dalam mendukung Anies. Tamsil menilai usaha-usaha penjegalan terhadap Anies Baswedan selalu berbuntut jalan buntu, karena peran serta masyarakat dalam menyingkapi framing negatif terhadap Anies selalu berakhir dengan dukungan.

Melihat situasi ini Tamsil semakin optimis untuk mendirikan Posko Pilihan Rakyat (PPR) bersama rakyat sebagai wadah komunikasi, edukasi, kordinasi dan konsolidasi melawan upaya-upaya kudeta terhadap konstitusi.

“Selain menjadi wadah komunikasi, kordinasi dan konsolidasi para relawan Anies, PPR bisa menjadi gerakan rakyat yang kritis dan mampu menjaga dan mengawal pemilu 2024 agar bisa berjalan secara demokratis dan sesuai kaidah konstitusi UUD 1945.” Jelas Tamsil.

Tidak lupa Tamsil mengajak kepada seluruh relawan untuk membuat rumahnya sebagai posko pemenangan Anies Baswedan. Harus meningkatkan militansi dan totalitas terhadap Anies karena Kompetitor Anies bukan hanya kandidat-kandidat calon presiden tetapi ada tangan-tangan oligarki yang siap untuk menjegal langkah Anies menuju pilpres 2024 nanti dengan cara apapun. Red

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Yang Tidak Dipersoalkan Dari Anies?

-
Gambar
Oleh: Tony Rosyid ( Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden. Anies itu ancaman. Pertama, ancaman buat bisnis gelap. Segelintir orang terlalu kaya di Indonesia merampok uang negara dengan sangat leluasa. Anies terbukti dan akan selalu dianggap berpotensi menjadi penghalang. Kedua, Anies ancaman buat kepentingan politik pihak tertentu. Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Lawan politik akan terus menghalangi dan menjegalnya. Mereka tidak hanya pasang kuda-kuda, tetapi secara sistemik dan masif akan terus menyerang. Satu-satunya serangan yang dianggap paling efektif selama ini adalah "black campaign" atau "fitnah Anies". Mereka menggunakan pertama, buzzer. Ini orang-orang bayaran dan sangat profesional. Kedua, memanfaatkan pihak-pihak yang kecewa atau membenci Anies. Efek pilkada DKI tahun 2017 masih ...
Baca selengkapnya

Sandiaga Seharusnya Minta Maaf Kepada Anies, Itu Fitnah

-
Gambar
Oleh : Asyari Usman (Jurnalis Senior Freedom News) Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya meminta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istikharah dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu.   Sandiaga jelas telah mencemarkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies Rp50 miliar terkiat pembiayaan pilkada DKI 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies itu, barulah Sandiaga sekarang menyatakan “case closed” alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah: kalau menang pilkada 2017 itu, utang dianggap lunas. Tapi kalau kalah, Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya, kalau menang dikembalikan; kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat...
Baca selengkapnya

Anies Mengusung Politik Ahlak Bukan Politik Identitas

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Kolumnis) Apa yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies  yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik ahlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan  seorang  pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis dan fundamentalis,  hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan...
Baca selengkapnya