Beda Kelas Erik Thohir dan Anies Baswedan Dalam Menggelar Event Internasional

Broniesupdate, Jakarta --- Nama Menteri BUMN Erik Thohir tengah mencuat dalam bursa pemilihan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang kemungkinan besar diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, terlebih lagi Erick Thohir sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.

Prestasi Erik Thohir yang digadang-gadang membuatnya pantas masuk dalam bursa Bacawapres, adalah keberhasilan dalam menanggulangi pandemi covid 19, pemulihan ekonomi nasional, transformasi kementerian BUMN, dan yang paling membanggakan yaitu menyelamatkan dunia persepakbolaan Indonesia.

Menyelamatkan dunia persepakbolaan Indonesia perlu digaris bawahi, pasalnya FIFA melalui halaman resminya telah memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023”. Sesaat sebelum pengumuman pencabutan itu diambil, Ketua Umum PSSI Erik Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu 29 Maret 2023. Kedatangan Erik sendiri diutus oleh Presiden Joko Widodo.

Keputusan FIFA untuk mencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 bukannya tanpa sebab. Pencabutan ini dikarenakan karena ketidakjelasan sikap dari PSSI dan pemerintah terhadap berbagai penolakan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Timnas Israel sendiri dipastikan ikut Piala Dunia U20 lantaran sudah lolos kualifikasi.

Kini PSSI tengah menungu sanksi FIFA yang akan segera diumumkan. Exco PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan jika sanksi betul-betul terjadi Indonesia tidak akan dapat melakoni uji coba yang diakui oleh FIFA serta larangan menggelar kompetisi sepakbola. Selain itu Indonesia dikhawatirkan tidak diberi kesempatan FIFA untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 dan tidak lagi dipercaya untuk menggelar ajang olahraga lainnya karena dianggap diskriminatif.

Nama Erik Thohir sudah pasti menjadi sorotan, karena ditahun pertamanya menjabat sebagai ketua Umum PSSI, sang penyelamat pesepakbolaan nasional itu menghadiahi organisasi yang dipimpinnya dengan sanksi dari FIFA. Erik Thohir dinilai tidak peka dengan kondisi politik yang ada, keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023 menjadi isu hangat yang banyak dibahas, padahal Israel memastikan satu tempat di Piala Dunia U-20 sejak Juni 2022 lalu.

Pengamat sepak bola dan juga Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali dikutip dari Kompas.com mengatakan Indonesia harus menerima harga mahal dari kesalahannya sendiri karena tidak lepas dari sikap mencampuradukkan sepakbola dengan kepentingan politik.

“Ini kan karena kesalahan kita, mencampuradukkan politik dengan sepak bola, karena ketidakpahaman kita, dipikir kita bisa mengendalikan FIFA,” Kata Akmal.

Jika penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel murni berlandaskan konstitusi maka penolakan ini seharusnya terjadi sejak Israel dinyatakan lolos Piala Dunia U20 pada Juni 2022. Akan tetapi penolakan justru muncul secara tiba-tiba menjelang waktu pengundian Piala Dunia U20 di Bali.

“Kan sampai 1 Januari 2023 semua masih komitmen, gubernur-gubernur itu sampaikan komitmennya. Kok tiba-tiba pada 14 Maret muncul surta dari Koster karena menolak Israel. Ini kan menyakiti FIFA, sehingga membuat FIFA marah,” Tegasnya.

Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI seharusnya dapat berdiri paling depan dan berlaku tegas dengan berani mengesampingkan kepentingan politik demi kelangsungan dunia persepakbolaan nasional, bukan hanya menunggu instruksi dan kerendahan hati dalam meminta maaf.

 

Beda Erick dan Anies Dalam Menghadapi Penolakan

Sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga mendapatkan begitu banyak penolakan ketika dirinya bersama jajaran pemprov DKI Jakarta ingin menggelar kejuaraan internasional Formula E yang bertempat di sekitaran Monas.

Penolakan kala itu berujung aksi unjuk rasa ratusan masa yang berorasi di depan Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Formula E dibatalkan karena dilakukan pasca pandemi Covid-19 disaat perekonomian Jakarta sedang berusaha untuk bangkit. Mereka menuntut agar anggaran penyelenggaraan Formula E dialihkan untuk kesejahteraan warga Jakarta.

Penolakan keras juga datang dari ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, saat itu ia getol menyemprot Gubernur Anies Baswedan soal penyelenggaraan Formula E karena berpotensi membebani APBD DKI Jakarta. Bahkan Prasetyo termasuk 33 anggota dewan yang ingin menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies terkait balap mobil bebas emisi tersebut.

Untuk lokasi penyelenggaraan lomba juga mendapat penolakan, yang sebelumnya direncanakan akan di kawasan Monas, karena pada saat itu pertimbangan Gubernur Anies adalah untuk memperkenalkan monas kepada dunia lewat Formula E. Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan ada beberapa pertimbangan batalnya Monas menjadi lokasi balapan Formula E yakni statusnya sebagai cagar budaya hingga ring satu.

“Monas adalah kawasan cagar budaya, masuk kategori heritage, dan lokasi berada di ring satu jadi tidak memungkinkan diadakan kejuaraan disana.” Ujarnya.

Akibat penolakan ini akhirnya Pemprov DKI Jakarta menggelar Formula E di Sirkuit Internasional e-Prix Jakarta dikawasan Ancol, Jakarta Utara.

Belum lagi ancaman datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin. Seperti yang diketahui PA 212 adalah salah satu organisasi masa yang mendukung Anies pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Novel menyoroti sponsor acara yang melibatkan sebuah merek minuman keras terkenal, Heineken. Novel terang-terangan menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Anies Baswedan karena telah memberikan ruang kepada Heineken mensponsori Formula E.

Menurutnya dengan Heineken mensponsori Formula E Jakarta dapat melukai hati umat Islam yang telah mendukung Anies Baswedan selama memimpin Jakarta.

Begitu banyak Penolakan dan kritikan dari berbagai pihak, mulai sebelum penyelenggaraan Formula E bahkan setelah Formula E Jakarta sukses digelar. Tapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar tahu cara menghadapi masalah dengan berkolaborasi dan memanfaatkan waktu yang tersisa agar usahanya membawa Jakarta dan Indonesia kepada dunia melalui Formula E dapat tetap terlaksana.

Resiko kegagalan yang begitu besar juga menghantui Pergelaran Formula E di Jakarta, dan jika perhelatan ini batal terselenggara, tidak menutup kemungkinan Pemprov DKI Jakarta akan terkena sanksi karena telah melanggar kontrak langsung dengan manajemen Formula E. Dari Federasi Otomotif Internasional (FIA) juga pasti memberikan catatan khusus kepada Indonesia karena tidak mampu melaksanakan ajang bergengsi internasional.

Anies sadar betul bahwa suksesnya pergelaran acara internasional juga akan membawa dampak positif bagi image branding Jakarta dan Indonesia.

“Insya Allah balapan ini akan mendatangkan manfaat bagi banyak pihak di Jakarta dan Indonesia,” kata Anies, melalui akun instagramnya, Sabtu (16/10).

Anies meyakini dengan dihelatnya Formula E akan menjadi pesan atau ajakan kepada masyarakat dunia untuk berkunjung ke Indonesia, baik sebagai turis atau investor.

“Hal ini tentunya akan memberikan kesempatan yang besar untuk mempromosikan negeri Indonesia,” kata anies. Red