Terendus Aroma Sensi Politik Dalam Penundaan Pelantikan Tamsil Linrung

Broniesupdate, Jakarta --- Anggota DPD RI dari dapil Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, sampai saat ini belum bisa merasakan duduk di kursi wakil ketua MPR RI. Padahal sesuai dengan hasil sidang paripurna DPD pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu Tamsil Linrung terpilih untuk mengantikan ketua MPR dari unsur DPD sebelumnya Fadel Muhammad.

Tamsil sendiri sudah dicopot sebagai pimpinan kelompok DPD di MPR berdasarkan Surat Keputusan MPR Nomor 14 Tahun 2022 yang ditandatangani tanggal 1 September oleh Ketua MPR Bambang  Soesatyo yang kemudian di gantikan oleh M.Syukur.

Menindaklanjuti SK tersebut, kelompok DPD di MPR mengirim surat dengan nomor: 2/DPDRI/I/2022-2023, kepada Pimpinan MPR, perihal, ‘usul Pergantian Pimpinan MPR dari unsur DPD’. Surat yang dikirim tanggal 5 September 2022 dan telah di tandatangani oleh M. Syukur sebagai pimpinan kelompok DPD di MPR dan Ajbar sebagai sekretaris mengajukan usul pergantian dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung.

Berdasarkan surat tersebut, diinformasikan Rapat Pimpinan (Rapim) MPR akan membahas dan memutuskan pengangkatan Tamsil Linrung di gelar pada 19 September 2022. Rapim di gelar terlambat karena sebagian pimpinan masih berada diluar negeri saat itu, tapi sampai hari ini Rapat Pimpinan MPR itu belum juga terlaksana.

Pencopotan Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR dari unsur DPD memang sempat menimbulkan konflik antara ia dengan Ketua DPD AA La Nyala Mahmud Mattalitti. Fadel Muhammad menolak keputusan hasil sidang paripurna DPD perihal pencopotan dirinya dan melakukan gugatan kepada PN Jakarta Pusat yang dilayangkan kepada La Nyalla Mahmud Mattalitti. Akibat dari konflik itu MPR menunda dilaksanakannya Rapat Pimpinan dan melayangkan surat kepada DPD untuk menyelesaikan konflik di tubuh DPD secara internal terlebih dahulu.

Namun pada putusan yang diucapkan Rabu, 18 Januari 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang dilayangkan oleh Fadel Muhammad tersebut karena PN Jakpus menyatakan tidak memiliki wewenang untuk mengadili surat keputusan DPD atas hasil Sidang Paripurna Lembaga Negera Tersebut.

Berbekal surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak ada alasan lagi untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua MPR. Sebab proses pergantian Fadel Muhammad sudah sesuai dengan mekanisme politik yaitu melalui Sidang Paripurna DPD dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mantan presidium GMNI Yusuf Blegur mempertanyakan perihal penundaan yang di lakukan oleh MPR untuk melantik Tamsil Linrung sebagai wakil ketua Lembaga Negara tersebut. Yusuf mengaitkan penundaan pelantikan Tamsil Linrung karena masih ada masalah internal di tubuh DPD yang belum selesai.

“Penundaan itu seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi sampai berbulan-bulan lamanya, Jelas Penunjukan Tamsil Linrung sebagai wakil ketua MPR sudah sesuai dengan mekanisme politik yang berlaku. Apa bila penundaan ini dikaitkan dengan isu konflik antara anggota DPD sendiri itu bukan menjadi alasan. Apalagi sudah ada putusna PN Jakpus yang menggugurkan gugatan wakil ketua MPR sebelumnya,” kata Yusuf.

Ketua umum salah satu simpul relawan pendukung Anies Baswedan itu menduga bahwa kedekatan Tamsil Linrung dengan Calon Presiden Partai NasDem Anies Baswedan menjadi salah satu indikasi penghambat dilantiknya mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjadi Wakil Ketua MPR.

“Publik tentunya sadar betul bahwa ia (Tamsil Linrung) itukan mantan politisi PKS dan salah satu tokoh yang dikenal dekat dengan Anies Baswedan, saya menduga ada sensi politik dibelakang ini semua. MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat seharusnya mampu hadir untuk membawa kenyamanan berdemokrasi.“ ujarnya.

Selain mendesak agar pelantikan terhadap Tamsil Linrung dapat segera terlaksana, Yusuf Blegur juga mempertanyakan tentang program sosialisasi Empat Pilar sebagai esensi kehidupan berdemokrasi dan yang sedang digalakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

“Lantas bagaimana dengan sosialisasi empat pilar yang sedang digalakan oleh Bambang Soesatyo, yang katanya sebagai vaksinasi ideologi bangsa dan sebagai esensi dalam kehidupan berdemokrasi. Tapi dalam mengangkat wakil ketua dari hasil demokrasipun urung dilaksanakan.” Tutup Yusuf Blegur.

 

Desakan Dari Berbagai Pihak

Sekretaris Kelompok DPD di MPR Ajbar menanggapi putusan PN Jakarta Pusat. Menurutnya, putusan ini menjawab surat balasan dari MPR terkait alasan penuundaan pelantikan Wakil Ketua MPR unsur DPD, setelah sebelumnya ketua MPR meminta DPD menyelesaikan masalah ini secara internal.

“Berdasarkan mengatakan bahwa tidak ada alasan lagi bagi MPR untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung,” kata Ajbar, dalam siaran pers Rabu (19/02/2023).

Dikutip dari mediaindonesia.co. Direktur For Leadership of Indonesia Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, M.P.M., mengatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik internal antara La Nyala Mattalitti dengan Fadel muhamad. Pemakzulan Fadel Muhammad dari kursi wakil ketua MPR murni diambil dari hasil sidang paripurna DPD dan mendapat suara mayoritas anggota DPD yang hadir.

“Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu adalah keputusan politik lembaga lewat mosi tidak percaya yang dibawa ke sidang paripurna. Keputusan itu bukan face to face antara La Nyalla (Ketua DPD RI) dengan Fadel,” Katanya. Red