Kontroversi Pengangkatan Heru Budi Hartono Sebagai Pj Anies Baswedan

-

Broniesupdate, Jakarta --- Pengangkatan Heru Budi Hartono sebagai Pj gubernur DKI Jakarta dimana dirinya sedang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) menuai banyak pertanyaan, pasalnya hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo sendiri dalam unggahan video lawas yang diupload oleh akun @berlianiidris. Tentu masih ingat dalam fikiran publik video Presiden Joko Widodo yang dengan tegas mengatakan dirinya melarang ada rangkap jabatan karena bekerja di satu tempat saja belum tentu maksimal.

“Tidak boleh ngerangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok”, Ujar Jokowi

Meskipun menuai banyak sorotan,  Heru tetap dilantik menjadi pejabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin, 17 Oktober 2022.

Heru masih akan tetap menjabat sebagai Kasetpres dan di bantu dengan dua orang deputinya yang bertindak sebagai pelaksana harian (Plh). Pertama yaitu Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Triadi Machmudin. Kedua yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Rika Kiswardani.

Banyak pengamat dan pengkritisi kebijakan pemerintah bertanya-tanya perihal pengangkatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang menyingkirkan dua kandidat lainnya dimana mereka dinilai lebih mumpuni dalam urusan pengelolaan Daerah yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Dilansir dari Tempo.co, faktor kedekatan antara Heru dan Presiden Joko Widodo menjadi penentunya.

“Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi wali kota di DKI.” Kata Presiden Joko Widodo usai pelantikan DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta Senin, 10 Oktober 2022.

Usai ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Heru mengembalikan beberapa program yang mirip dengan era mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Memang tidak mengherankan karena sewaktu Jokowi dan Ahok menjabat Gubernur Heru pernah menduduki sejumlah jabatan di ibukota saat itu. Jabatan tersebut antara lain Kepala Biro Kepala Daerah dan kerja Sama Luar Negeri, Walikota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa program kerja yang diaktifkan kembali setelah sempat hilang saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta antara lain: Pos pengaduan warga, Melanjutkan normalisasi (pelebaran sungai yang di beton) yang menjadi kontroversi di era Ahok karena terjadi penggusuran dengan perlawanan warga di beberapa wilayah di Jakarta. dan NCICD (National Capital Integrated Coastel Development) atau tanggul raksasa yang ditaksir bakal menelan biaya fantastis Rp. 560 triliun juga dinilai mengundang kontroversi karena masih mengundang pertanyaan dari  keampuhannya dalam menanggulangi banjir ibukota khususnya di sepanjang daerah pesisir.

Melanggar Undang-undang

Melansir dari halaman resmi dpr.go.id, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang sangat menentang Pj Gubernur yang rangkap jabatan, menurutnya Pj Gubernur yang memiliki beberapa jabatan sekaligus akan menjadi maladministrasi dan tidak akan fokus dalam pembangunan daerah.

Junimart juga menyebutkan bahwa menjadi Pj Gubernur bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah terutama yang diurusnya adalah DKI Jakarta, ia juga menyinggung bahwa salah satu syarat menjadi Pj Gubernur adalah tidak boleh merangkap jabatan. Terlepas dari persyaratannya, dikutip dari hukumonline.com, Pasal 76 Ayat (1) huruf h UU 23/2014 memberikan aturan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Oleh karena itu, kepala daerah yang melanggar Undang-Undang tersebut akan diberhentikan dari jabatannya.

Dari berbagai opini yang terbentuk dari pengangkatan Heru dan program-program yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan sebagai Pj Gubernur, seolah ingin menghilangkan sedikit demi sedikit triumph Anies Baswedan di Jakarta, dimana sudah disematkan 80,9% (Survey LSI)  kepuasan dari warganya. Apakah pengangkatan Heru Budi Hartono berkaitan dengan agenda penggerusan popularitas Anies Baswedan di Jakarta, menjelang tahun politik 2024? biar publik yang menilai sendiri. Red

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Yang Tidak Dipersoalkan Dari Anies?

-
Gambar
Oleh: Tony Rosyid ( Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden. Anies itu ancaman. Pertama, ancaman buat bisnis gelap. Segelintir orang terlalu kaya di Indonesia merampok uang negara dengan sangat leluasa. Anies terbukti dan akan selalu dianggap berpotensi menjadi penghalang. Kedua, Anies ancaman buat kepentingan politik pihak tertentu. Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Lawan politik akan terus menghalangi dan menjegalnya. Mereka tidak hanya pasang kuda-kuda, tetapi secara sistemik dan masif akan terus menyerang. Satu-satunya serangan yang dianggap paling efektif selama ini adalah "black campaign" atau "fitnah Anies". Mereka menggunakan pertama, buzzer. Ini orang-orang bayaran dan sangat profesional. Kedua, memanfaatkan pihak-pihak yang kecewa atau membenci Anies. Efek pilkada DKI tahun 2017 masih ...
Baca selengkapnya

Sandiaga Seharusnya Minta Maaf Kepada Anies, Itu Fitnah

-
Gambar
Oleh : Asyari Usman (Jurnalis Senior Freedom News) Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya meminta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istikharah dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu.   Sandiaga jelas telah mencemarkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies Rp50 miliar terkiat pembiayaan pilkada DKI 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies itu, barulah Sandiaga sekarang menyatakan “case closed” alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah: kalau menang pilkada 2017 itu, utang dianggap lunas. Tapi kalau kalah, Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya, kalau menang dikembalikan; kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat...
Baca selengkapnya

Anies Mengusung Politik Ahlak Bukan Politik Identitas

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Kolumnis) Apa yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies  yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik ahlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan  seorang  pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis dan fundamentalis,  hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan...
Baca selengkapnya