Lika-Liku Menuju Piagam Kerjasama Tiga Partai

Broniesupdate, Jakarta --- Semenjak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, nama Anies Baswedan mencuat sebagai bakal calon presiden non Partai Politik (Parpol) yang digadang-gadang akan menjadi pesaing terberat dalam kontestasi pilpres 2024 mendatang. Hal ini diramalkan akan menjadi penghambat bagi the ruling party dan koalisi politiknya untuk terus berkuasa, belum lagi dari Istana yang mulai gelisah dalam menghadapi fenomena Anies ini. Tak khayal berbagai framing negatif, isu miring, fitnah keji, dan usaha-usaha penjegalan lainnya terhadap Anies terus digencarkan.

Namun suara rakyat jauh diatas semua itu, para pendukungnya semakin meluas dan berakar, tidak hanya di Jakarta tetapi di daerah seluruh Indonesia. Simpul-simpul relawan Anies Baswedan terus bermunculan. Dikutip dari rmoldkijakarta.id setidaknya ada 193 simpul relawan yang aktif, memiliki kepengurusan dari tingkat nasional sampai daerah dimana simpul satu dengan simpul yang lain terkordinasi dan berkolaborasi dengan baik bahkan dengan parpol-parpol pendukung Anies.

Melihat pendukung Anies yang begitu besar, NasDem berani mengambil langkah yang mengejutkan. Pada tanggal 3 Oktober 2022 partai besutan Surya Paloh itu resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon prsiden dari partai nya. Deklarasi itu digelar di markas NasDem, Jl. Gondangdia, Jakarta Pusat setelah menyingkirkan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang menjadi kandidat hasil dari Rakernas NasDem pada 17 Juni 2022. Keputusan Surya Paloh sontak menimbulkan cibiran dan perdebatan dari kalangan politisi dan pengamat politik, bagaimana tidak karena NasDem masih menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi tetapi memilih figur bacapres yang menjadi antitesa pemerintah pusat. Tak lama berselang setelah deklarasi, isu reshuffle menteri-menteri dari NasDem dalam kabinet pemerintahan Jokowi santer dihembuskan, ialah Menteri Komunilasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Bukan hanya itu, isu merosotnya elektoral NasDem setelah resmi menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pun terus dimainkan. Setidaknya ada dua lembaga survey yang mengatakan kemerosotan pendukung NasDem, terutama di wilayah Indonesia timur yang menjadi basis dukungan NasDem pada pemilu 2019 lalu. Namun semua hasil survey dan isu itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, setiap NasDem menjalankan safari politik bersama Anies selalu dibanjiri oleh puluhan ribu kader NasDem dan masyarakat yang antusias menghadiri acara hanya untuk melihat sosok Anies Baswedan. Menurut survey Litbang KOMPAS menunjukan bahwa NasDem berpotensi memperoleh efek elektoral yang positif atas dukungannya kepada Anies. Berdasarkan survey pada 4-6 Oktober lalu, 29,5 persen responden meyakini bahwa deklarasi itu akan menaikan perolehan suara NasDem pada pemilu 2024. Sementara itu hanya 18,9 persen responden meyakini suara NasDem bisa turun usai deklarasi Anies, sedangkan 23,6 persen sisanya yakin deklarasi Anies tidak akan membawa dampak apa-apa terhadap elektoral NasDem.

Selain NasDem ada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai oposisi yang juga tertarik dengan figur Anies Baswedan. Hal ini kemudian dirumuskan oleh Surya Paloh untuk membentuk poros koalisi untuk memenuhi ambang batas Presidential Threshold (PT) 20%. Namun apa yang dirumuskan Surya Paloh untuk membentuk poros koalisi tidak berjalan mulus, koalisi yang diharapkan tak kunjung terbentuk dan permasalahan timbul. Mulanya NasDem menginginkan deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden itu jatuh pada 10 November 2022, namun usulan itu tak sejalan dengan keinginan Demokrat dan PKS yang masih harus melewati mekanisme internal untuk menentukan pengusungan figur capres dan cawapres mereka.

Ketidaksepahaman ini diperkeruh dengan keinginan para kader Demokrat dan PKS yang menginginkan kandidat cawapres pendamping Anies dari partai mereka masing-masing. Ketiganya berbeda pendapat, Demokrat ingin koalisi menerima Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, sementara PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Di sisi lain, NasDem membuka kemungkinan figure cawapres tak berasal dari partai politik (Parpol).

Ketidaksepahaman ini dikhawatirkan menjadi ganjalan bagi Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 mendatang. Masyarakat pendukung Anies dibuat menunggu dan resah dengan tarik ulur yang dilakukan oleh ketiga parpol pendukung Anies tersebut. Namun memasuki tahun 2023 terbentuknya koalisi perubahan menemui titik terang setelah satu demi satu Partai Politik (Parpol) pendukung Anies mulai menyatakan dukungannya.

Memasuki awal tahun, tepatnya tanggal 25 Januari 2023 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang akan diusungnya pada pilpres 2024. Acara yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat dihadiri oleh Anies sendiri. Keputusan mendukung Anies ditetapkan melalui rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) yang memiliki wewenang dalam menetapkan calon presiden yang akan diusung oleh Demokrat. Tak lama berselang PKS pun resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Acara deklarasi tersebut digelar pada Kamis, 23 Februari 2023 dan Anies pun juga menghadiri acara tersebut. Turut hadir dalam konferensi pers deklarasi tersebut sejumlah petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahidm Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri.

Dengan menyusulnya deklarasi Partai Demokrat dan PKS, lengkap sudah koalisi partai politik pegusung Anies Baswedan, sekaligus mencukupi ambang batas Presidential Threshold (PT) 20% dan menjawab keraguan masyarakat pendukung Anies perihal terbentuknya poros koalisi perubahan.

Piagam Koalisi Perubahan

Untuk memperkokoh dukungan terhadap Anies Baswedan, tiga partai politik yang telah memberikan dukungan resmi dan mencalonkan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden pada pilpres 2024, telah menandatangani dokumen kesepakatan bersama yang bernama “Piagam Kerjasama Tiga Partai: Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera”. Piagam yang di tandatangani oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono; dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaikhu pada Jumat, 24 Maret 2023.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan, penandatanganan Piagam itu menjadi ikatan formal kesepakatan tiga partai politik pengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia, pada pemilu 2024. Dalam Piagam Koalisi itu sendiri terdapat 6 butir kesepakatan yang telah disetujui oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden dan ketiga pimpinan partai politik sejak 14 Februari 2023, persis satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu 2024.

Butir-butir yang menjadi kesepahaman bersama antara lain:

Pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

Dua, Mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024-2029

Tiga, memberi mandate kepada Calon Presiden untuk memilih Calon Pasangannya,

Empat, memberi keleluasaan kepada Calon Presiden untuk berkomunikasi dengan Partai Politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan.

Lima, membentuk Sekretariat yang merupakan kelanjutan dari Tim Persiapan (Tim Kecil), dan

Enam, pada waktunya mengumumkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Sudirman Said yang mewakili Anies Baswedan dalam tim delapan menuturkan, Anies Baswedan merupakan figure pertama yang telah mengantongi syarat pencapresan. Sejauh ini Suara Koalisi 28 persen dan tetap membuka ruang bagi partai lain untuk bergabung. Red