Mengapa Ada Intimidasi dan Diskriminasi Untuk Para Pendukung Anies

-


Broniesupdate, Jakarta --- Bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan kerap kali disebut-sebut sebagai figur antitesa kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena kebijakan-kebijakan yang diambilnya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Gubernur sebelumnya yang notabene pro dengan pemerintahan Jokowi.

Menanggapi pendapat publik tentang antitesa pemerintahan Jokowi, sebelumnya Anies pernah mengklarifikasikan isu tersebut dalam wawancara ksklusif CNN TV, Kamis (6/10/2022).

Dalam wawancara tersebut Anies mengatakan banyak opini publik bahwa ia bersebrangan dengan kekuasaan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Sampai sekarang pun, pada waktu-waktu yang diperlukan, yang memang relevan, saya sering datang, kemudian berdiskusi, komunikasi jalan terus. Jadi tidak ada namanya putus komunikasi, dan beliau banyak event-event yang diselenggarakan di Jakarta yang secara khusus saya datang. Dan saya bersyukur bahwa tim pendamping beliau memfasilitasi untuk kita berkomunikasi terus,” terangnya.

Mantan menteri pendidikan itu membantah isu yang menyebut jika hubungannya dengan Jokowi memanas. Anies melihat isu itu hanya sebuah karangan dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu.

“Bilang itu bilang apa saja, ada imajinasi dan macam-macam dan kita-kita ini, kadang-kadang ya keterampilan mengarangnya luar biasa hebat. Jadi karangan-karangannya tak disertai fakta, akhirnya karangan betulan,” ungkap Anies dalam wawancara tersebut.

Meskipun Anies sudah menjelaskan tentang hubungan baiknya dengan pemerintah tapi masih saja dirasakan unsur-unsur diskriminasi bahkan intimidasi dirasakan oleh para pendukungnya.

 

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai NasDem secara resmi telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapresnya untuk pilpres 2024 pada 3 Oktober 2022 lalu. Pernyataan dukungan tersebut dikatakan oleh Surya Paloh sendiri. Tak lama setelah deklarasi tersebut NasDem langsung diguncangn isu reshuffle dari 3 elit politiknya yang saat ini menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar.


Menanggapi isu reshuffle itu Surya Paloh berkilah bahwa dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk proyeksi 2024. Tak habis sampai disitu, Surya Paloh dinilai memainkan politik dua kaki dengan menetapkan Anies sebagai Capres NasDem dan proses pembentukan poros koalisi bersama Partai Non Parlemen yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Banyak pihak dari kabinet Jokowi yang dibuat geram oleh langkah NasDem karena mengusung Anies Baswedan sebagai capres pilihannya. Terutama yang datang dari ‘The Ruling Party’ Partai Demokrasi Indonesia (PDIP). Lewat kader dan elit politiknya, Berkali-kali partai berlogo banteng itu memberikan sindiran menohok kepada NasDem untuk segera menarik perwakilannya dari kabinet pemerintahan Jokowi.

 

Tamsil Linrung

Anggota DPD RI dari Dapil Pangkep Sulawesi Selatan Tamsil Linrung yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sampai saat ini belum bisa merasakan duduk di kursi wakil ketua MPR RI. Padahal sesuai dengan hasil sidang paripurna DPD pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu Tamsil Linrung terpilih untuk mengantikan ketua MPR dari unsur DPD sebelumnya Fadel Muhammad.


Tamsil Linrung juga dikenal sebagai pendukung calon presiden NasDem Anies Baswedan. Pada saat Anies Baswedan bersama NasDem melakukan safari politik di Pangkep Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung menjadi fasilitator dari acara tersebut.

Tamsil sendiri sudah dicopot sebagai pimpinan kelompok DPD di MPR berdasarkan Surat Keputusan MPR Nomor 14 Tahun 2022 yang ditandatangani tanggal 1 September oleh Ketua MPR Bambang  Soesatyo yang kemudian di gantikan oleh M.Syukur.

Menindaklanjuti SK tersebut, kelompok DPD di MPR mengirim surat dengan nomor: 2/DPDRI/I/2022-2023, kepada Pimpinan MPR, perihal, ‘usul Pergantian Pimpinan MPR dari unsur DPD’. Surat yang dikirim tanggal 5 September 2022 dan telah di tandatangani oleh M. Syukur sebagai pimpinan kelompok DPD di MPR dan Ajbar sebagai sekretaris mengajukan usul pergantian dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung.

Berdasarkan surat tersebut, diinformasikan Rapat Pimpinan (Rapim) MPR akan membahas dan memutuskan pengangkatan Tamsil Linrung di gelar pada 19 September 2022. Rapim di gelar terlambat karena sebagian pimpinan masih berada diluar negeri saat itu, tapi sampai hari ini Rapat Pimpinan MPR itu belum juga terlaksana. Alibi lain dari tertundanya Rapim MPR karena masih ada permasalahan internal dalam tubuh DPD.

Pada Rabu, 18 Januari 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang dilayangkan oleh Fadel Muhammad kepada Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mattalitti. PN Jakpus menyatakan tidak memiliki wewenang untuk mengadili surat keputusan DPD atas hasil sidang Paripurna Lembaga Tersebut. Dengan adanya putusan tersebut, otomatis menggugurkan asumsi konflik internal DPD yang dilontarkan ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Publik tentu mengetahui tentang kedekatan Bamsoet dengan Presiden Jokowi, bahkan Bamsoet adalah salah satu orang yang gencar menyuarakan tiga periode kepemimpinan Jokowi.

 

Guruh Tirta Lunggana

Yang paling anyar menimpa Guruh Tirta Lunggana yang juga dikenal sebagai putra dari Alm. Haji Lulung Lunggana. Tirta dicopot dari kursi ketua DPW PPP DKI Jakarta melalui SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.


Dalam surat tersebut menyebutkan Guruh Tirta Lunggana yang sebelumnya menduduki posisi sebagai ketua DPW PPP DKI digantikan oleh Syaiful Rahmat dan sebagai gantinya Guruh Tirta Lunggana berganti posisi sebagai Sekretaris DPW. Keputusan sepihak yang dikeluarkan Mahkamah Partai PPP mendorong Guruh Tirta Lunggana mengundurkan diri dari partai yang turut membesarkan nama orang tuanya itu.

Perombakan susunan DPW PPP diduga disebabkan oleh keputusan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP DKI dan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PPP se-DKI Jakarta pada 2022 lalu.

Saat itu, PPP Jakarta dibawah kepemimpinan Tirta Lunggana merekomendasikan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) yang diusung PPP untuk pilpres 2024 mendatang.

Intimidasi dan Diskriminas para pendukung Anies merupakan tindakan yang mencederai kebebasan berdemokrasi, sebuah tindakan yang mencerminkan lemahnya kesadaran demokratik rakyat Indonesia. Bila Gangguan terhadap Anies dan para pendukungnya berlanjut dan semakin masiv yang dilakukan oleh pemerintah untuk "membunuh" kalangan yang bersebrangan, maka dikhawatirkan demokrasi di Indonesia akan semakin lemah. Red

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anies dan Demokrasi Bau Amis

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Ketua Umum BroNies) Anies bukan orang kaya, Anies bukan dari partai politik, dan Anies juga bukan berasal dari oligarki. Anies hanya punya kesederhanaan, karakter dan integritas. Semua faktor yang tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi kapitalistik dan transaksional. Masihkah ada tempat di republik ini bagi figur yang amanah, jujur dan adil untuk memandu jalan keselamatan bagi pancasila, UUD 1945 dan NKRI?.   Anies memang fenomenal, ia menjadi pemimpin yang memiliki keunikan, tidak biasa dan sarat prestasi setelah Soekarno dan Soeharto. Pemimpin yang sebenarnya, yang tak luput dari pro dan kontra, banyak yang mencintainya, namun tak sedikit yang membencinya. Anies telah menempuh jalan penderitaan, dipenuhi isu, intrik dan fitnah meskipun terbatas memimpin Jakarta. Mungkin, seperti pepatah makin tinggi pohon semakin tinggi angin menerjang. Anies dan keberhasilan membangun ibukota negara itu, kini menapaki panggung politik nas...
Baca selengkapnya

Mengetuk Pintu Langit

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur Anies telah menjadi bagian penting dari Indonesia dan Indonesia juga telah menjadi bagian penting dari Anies. Ada kekhawatiran dan sikap pesimis banyak pihak terkait dukungan partai politik terhadap keinginan sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan Anies sebagai presiden. Akankah Anies lolos atau tidak sebagai capres karena faktor partai politik. Sejarah mendatang akan memperlihatkan, apakah kebijakan partai politik akan linear dengan takdir Tuhan?. Anies Rasyid Baswedan tak terbantahkan lagi telah mencapai tingkat populisme tertinggi dibanding capres yang lainnya. Tanpa rekayasa lembaga suvey dan framing jahat politisi busuk,  buzzer rendahan dan ternak oligarki lainnya. Pemimpin masa depan Indonesia itu, berhasil meraih kemurnian simpati dan empati serta dukungan rakyat. Rakyat seperti gelombang air bah yang tak pernah surut mendeklarasikan capres figur Anies, dengan sukarela, mandiri dan dengan kecintaan yang luar biasa karena prestasi dan ahlaknya. ...
Baca selengkapnya

Sunny dan Surya Tjandra, Dua Kader PSI Yang Mendukung Anies Baswedan

-
Gambar
  Broniesupdate, Jakarta --- Setelah Sunny Tanuwidjaja, Satu lagi kader PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang memutuskan untuk mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres 2024, ialah Surya Tjandra yang blak-blakan mengaku mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Hal itu disampaikan Surya dalam acara diskusi Total Politik Kamis (28/7/2022) . "Kalau saya pribadi saya pilih Pak Anies," kata Surya. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang beberapa waktu lalu digantikan dengan rekan separtainya Raja Juli Antoni itu mengaku sudah memahami betul kinerja Anies Baswedan selama ia berinteraksi menjadi orang nomor dua di Kementerian ATR. Selama Surya menjabat di kementerian ATR dia merasakan betul bekerja dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia dimana menurutnya Anies adalah kepala daerah yang dapat menata daerahnya dengan baik. "Kerjaan saya kan ketemu kepala daerah hampir 32 provinsi. Dia (Anies) itu bisa menata, khusus unt...
Baca selengkapnya