Suhu Politik Nasional Memanas, Ketua MPR Sarankan Pemilu 2024 Ditunda. BW: Mulai Ada Yang Gerah

Broniesupdate, Jakarta --- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan kembali dalam penyelenggaraannya karena berpotensi memanaskan politik nasional yang dikhawatirkan menimbulkan polarisasi.

“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” kata Bambang dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia.

Bambang beralasan penundaan pemilu menjadi rasional karena tekanan ekonomi Global yang tak menentu, proses pemulihan perekonomian nasional pasca pendemi covid 19 yang belum stabil  dan banyak permasalahan dalam negeri lainnya.

“Nah ini juga yang harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini,” Ujar Bambang

“Dan antisipasi adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan seterusnya.” Sambung pria yang biasa disapa Bamsoet ini.

Hal ini tentunya menyambung pernyataan presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2022 dimana ia menyebut harus berhati-hati dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang karena ancaman ekonomi Global yang masih tinggi.

“Dan memang situasi Global ini confirm, tidak pasti, ruwet complicated oleh karena itu di 2023 kita harus hati-hati dan waspada.” Tegas Jokowi.

Bambang menambahkan, berdasarkan survei Poltracking Indonesia angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi – Maruf Amin mengalami peningkatan. Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyentuh angka 73,2 persen tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan ia menganggap ini mewakili kehendak masyarakat untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi – Maruf Amin setelah 2024.

“Pernyataan pentingnya bagi saya, ini bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?” Kata Pungkas Bamsoet.

Pernyataan Bamsoet ditanggapi santai oleh pakar hukum Bambang Widjojanto. BW mengatakan bahwa tensi politik memanas karena pernyataan dari Bamsoed sendiri. Pernyataan Bamsoet harus berdasarkan data yang jelas, jangan hanya mengandalkan intuisi belaka dan ada indikasi pernyataan itu didasari oleh munculnya figur yang belakangan ini sangat di elu-elukan masyarakat.

“Darimana Bamsoet bisa menyatakan bahwa suhu politik panas, apakah sudah ada survey atau hanya sekedar intuisi saja. Atau dia yang sedang panas dimana masyarakat mulai meletakan pandangannya pada masa depan, pada sosok seorang.” Kata BW dalam kanal YouTubenya.

Pria yang sudah lama malang melintang dalam dunia hukum dan HAM ini tidak menampik dengan panasnya tensi politik nasional, tapi apakah ini berasal dari pemilu? Itu yang harus digarisbawahi penyebabnya. BW melihat adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dan legislatif dalam membuat kebijakan yang tidak matang seperti RUU KUHP yang kemudian disahkan menjadi KUHP dan Omnibuslaw yang jelas-jelas merugikan kaum buruh.

“Hari ini masyarakat mempersoalkan kebijakan yang tidak bajik, salah satunya adalah rancangan KUHP yang sudah menjadi KUHP. Jadi ini bukan tensi politik yang disebabkan karena adanya pemilu, tetapi kekuasaan yang terus menerus membangun wajah yang tidak membangun kemesraan bagi kepentingan kemaslahatan.” Sambungnya.

BW menilai pernyataan Bamsoet seperti mengarah kepada tokoh tertentu dan dapat menimbulkan kegaduhan publik.

“Jangan-jangan sudah mulai ada orang yang gerah karena melihat antusiasme masyarakat terhadap sosok pimpinan tertentu yang sebenarnya tidak menimbulkan kepanasan politik, tetapi orang itu panas dengan sosok pimpinan tersebut. Justru pernyataan Bamsoet yang menambah panas tensi politik” Tutupnya. Red