PPR Dan Upaya Penegakan Konstitusi
Disampaikan Oleh : Yusuf Blegur (Ketua Umum BroNies)
Penolakan
terhadap upaya penghianatan konstitusi atau layaknya disebut teroris konstitusi
semakin meluas. Bukan hanya dari kalangan oposisi, bahkan sejumlah orang dalam
pemerintahan juga keras menyuarakan agenda presiden 3 periode atau perpanjangan
jabatan oleh rezim kekuasaan. Tamsil Linrung salah satunya, wakil ketua MPR itu
bahkan mendirikan Posko Pilihan Rakyat (PPR),
membangun konsolidasi kekuatan rakyat demi menyelamatkan demokrasi dan
konstitusi.
Wakil
ketua MPR RI Tamsil Linrung sekaligus pendukung Calon Presiden Partai NasDem
Anies Baswedan, semakin gencar menyerukan tentang perlunya keterlibatan
masyarakat dalam mengawal Pemilu 2024, sekaligus mengawal ketentuan
konstitusional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu agar berjalan
sesuai dengan semestinya. Hal ini menjadi kekhawatiran Tamsil karena belakangan
ini muncul berbagai wacana yang melahirkan isu yang kemudian bergulir terus
menerus dan kemudian membesar tak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya
pelanggaran dari konstitusi (UUD 45).
Wacana-wacana
liar seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah
contoh dari upaya pelanggaran konstitusi yang sedang digenjot oleh elit dan
kelompok tertentu, tetapi ini seolah dibiarkan oleh pemerintah dengan tidak
adanya tindakan tegas terhadap individu yang mencetuskannya. Sebagai contoh
Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
dengan Big Data terkait isu penundaan Pemilu 2024, yang sampai saat ini LBP
belum berani untuk membuka “Big Data” itu dan baru-baru ini statement Ketua MPR
RI Bambang Soesatyo agar penyelenggaraan Pemilu 2024 difikirkan kembali.
Tamsil
Linrung mengatakan, banyak pihak yang diuntungkan jika ada perpanjangan masa
jabatan presiden atau penundaan pemilu. Sedangkan satu-satunya pihak yang
dirugikan adalah rakyat Indonesia itu sendiri.
“Ini (perpanjangan masa jabatan presiden/penundaan pemilu) tidak hanya menguntungkan presiden, tapi juga anggota DPR, DPD, DPRD, hampir semuanya untung. Satu-satunya yang rugi adalah rakyat.” Kata Tamsil dikutip dari Republika.co.id, Rabu (4/03/2022).
Pria
kelahiran Pangkep Sulawesi Selatan ini menerjemahkan kekhawatirannya dengan
membuat sebuah program yang bernama Posko Pilihan Rakyat (PPR). Pembentukan PPR
dibuat karena melihat fenomena dimana rakyat indonesia bersatu, tanpa dorongan
partai politik dan organisasi apapun. Mereka bergerak karena panggilan hati
nurani yang rindu akan keadaan yang lebih baik dibawah panji Anies Baswedan.
Tamsil
merasakan betul benih-benih kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi telah tumbuh
sumbur sampai ke akar rumput, namun mirisnya upaya-upaya penjegalan terhadap
sosok Anies seakan tumbuh tumbang silih berganti tanpa henti. Tamsil mengatakan
Posko Pilihan Rakyat (PPR) berdiri bersama rakyat sebagai wadah komunikasi,
kordinasi dan konsolidasi melawan upaya-upaya kudeta terhadap konstitusi.
“Selain
menjadi wadah komunikasi, kordinasi dan konsolidasi para relawan Anies, PPR
bisa menjadi gerakan rakyat yang kritis dan mampu menjaga dan mengawal pemilu
2024 agar bisa berjalan secara demokratis dan sesuai kaidah konstitusi UUD
1945.” Jelas Tamsil.
Mantan
anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan hadirnya Anies Baswedan kedalam
konstelasi politik nasional seolah menciptakan momentum kedaulatan rakyat dan
PPR bersama simpul relawan diharapkan mampu menjadi rumah perjuangan untuk
menegakan konstitusi dan memenangkan Anies pada Pilpres 2024.
Tidak
lupa Tamsil mengajak kepada seluruh relawan untuk membuat rumahnya sebagai
posko pemenangan Anies Baswedan. Harus meningkatkan militansi dan totalitas
terhadap Anies karena Kompetitor Anies bukan hanya kandidat-kandidat calon
presiden tetapi ada tangan-tangan oligarki yang siap untuk menjegal langkah Anies
menuju pilpres 2024 nanti dengan cara apapun.
Dari pinggiran catatan labirin
kritis dan relung kesadaran perlawanan.
Bekasi Kota Patriot.
18 Desember 2022/24 Jumadil Awal
1444 H.

Komentar
Posting Komentar