Menanyakan Peran dan Posisi TNI Dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusi

-

 


Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Pada masa pemerintahan orde baru, TNI terlibat cukup jauh dalam politik. Tidak jarang TNI diberdayakan untuk menjaga keamanan, termasuk mengendalikan protes atau demo warga sipil, atas nama stabilitas politik dan ekonomi.

 

Pemerintahan orde baru jatuh pada tahun 1998. Peran TNI di dalam politik kemudian dipangkas, tidak diberikan tempat sama sekali di dalam konstitusi amandemen 2002. TNI berhasil disingkirkan dari peta politik Indonesia. TNI masuk barak.

Pemerintahan Indonesia kemudian beralih menjadi pemerintahan di bawah kendali masyarakat sipil, dengan sistem demokrasi langsung, di mana pasangan presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung. Pemerintahan sipil ini diharapkan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya yang dianggap represif.

Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa pemerintahan yang dipimpin masyarakat sipil bisa lebih demokratis, lebih menjamin kebebasan berpendapat, lebih adil dalam pembangunan ekonomi, lebih mampu mengendalikan korupsi, dan bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan lainnya.

Tetapi, faktanya tidak selalu seperti yang diharapkan. Bahkan jauh dari harapan. Setelah melaksanakan empat kali pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, kondisi demokrasi dan politik di Indonesia sulit dikatakan membaik, malah dalam banyak hal dapat dipastikan memburuk.

Pemilu dan pilpres tidak mencerminkan free and fair. Sebaliknya, masyarakat melihat banyak terjadi pelanggaran, kecurangan dan manipulasi.

Pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang semakin transparan, tanpa malu, dan tanpa takut. Seakan-akan hukum tidak berlaku lagi bagi para pejabat: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bahkan pelanggaran konstitusi juga bukan hal yang mengkhawatirkan. Karena legislatif dan yudikatif sudah tidak berfungsi, mereka telah bersatu dan berkolaborasi dengan eksekutif.

DPR praktis tidak menjalankan fungsi dan tugas konstitusinya. Tidak menjalankan fungsi pengawasan secara memadai terhadap eksekutif, terhadap pengelolaan keuangan negara dan APBN. Sehingga (berpotensi besar) merugikan keuangan negara, antara lain terkait proyek infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, impor-ekspor, dan lainnya.

DPR menyetujui undang-undang yang menurut masyarakat sangat tidak adil, undang-undang yang bersifat tirani, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, namun dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Antara lain, presidential threshold 20 persen.

Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan yang sangat serius. Beberapa gelintir pengusaha, termasuk asing, menguasai kekayaan sumber daya alam dalam jumlah sangat besar. Sedangkan kehidupan masyarakat di daerah pertambangan sangat miskin. Daerah pemilik tambang juga miskin.

Semua ini bertentangan dengan Konstitusi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Masyarakat tentu saja melakukan protes atas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusi tersebut. Dengan harapan pemerintah melakukan koreksi.

Tetapi, semua itu tidak ada arti. Protes dan unjuk rasa dijaga sangat ketat, tidak jarang terjadi represif. Kritik dapat disangkakan sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau penghasutan yang dapat dipidana, menggunakan undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) atau undang-undang No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Kebebasan berpendapat di pemerintahan sipil ternyata ilusi. Pengritik bisa dipenjara, ada yang sampai hampir satu tahun, sejak penyidikan sampai persidangan. Vonis akhirnya dijatuhkan sesuai masa tahanan, indikasi kuat yang bersangkutan tidak terbukti bersalah.

Dengan kondisi negara seperti ini, demokrasi semu, konstitusi terancam, di mana posisi TNI? Apakah TNI diam saja melihat sistem demokrasi dan konstitusi dirusak, yang berpotensi besar membawa negara ini masuk krisis multi dimensi? Apakah TNI hanya menonton saja masyarakat sipil melakukan perlawanan, protes dan demo, terus-menerus, meskipun berpotensi banyak korban berjatuhan?

Di mana posisi TNI? Di mana posisi TNI dalam penegakan demokrasi dan konstitusi?

 

Di mana TNI?

 

Bukankah prajurit TNI adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia?

 

….. Bersambung ke bagian 2

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anies dan Demokrasi Bau Amis

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Ketua Umum BroNies) Anies bukan orang kaya, Anies bukan dari partai politik, dan Anies juga bukan berasal dari oligarki. Anies hanya punya kesederhanaan, karakter dan integritas. Semua faktor yang tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi kapitalistik dan transaksional. Masihkah ada tempat di republik ini bagi figur yang amanah, jujur dan adil untuk memandu jalan keselamatan bagi pancasila, UUD 1945 dan NKRI?.   Anies memang fenomenal, ia menjadi pemimpin yang memiliki keunikan, tidak biasa dan sarat prestasi setelah Soekarno dan Soeharto. Pemimpin yang sebenarnya, yang tak luput dari pro dan kontra, banyak yang mencintainya, namun tak sedikit yang membencinya. Anies telah menempuh jalan penderitaan, dipenuhi isu, intrik dan fitnah meskipun terbatas memimpin Jakarta. Mungkin, seperti pepatah makin tinggi pohon semakin tinggi angin menerjang. Anies dan keberhasilan membangun ibukota negara itu, kini menapaki panggung politik nas...
Baca selengkapnya

Mengetuk Pintu Langit

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur Anies telah menjadi bagian penting dari Indonesia dan Indonesia juga telah menjadi bagian penting dari Anies. Ada kekhawatiran dan sikap pesimis banyak pihak terkait dukungan partai politik terhadap keinginan sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan Anies sebagai presiden. Akankah Anies lolos atau tidak sebagai capres karena faktor partai politik. Sejarah mendatang akan memperlihatkan, apakah kebijakan partai politik akan linear dengan takdir Tuhan?. Anies Rasyid Baswedan tak terbantahkan lagi telah mencapai tingkat populisme tertinggi dibanding capres yang lainnya. Tanpa rekayasa lembaga suvey dan framing jahat politisi busuk,  buzzer rendahan dan ternak oligarki lainnya. Pemimpin masa depan Indonesia itu, berhasil meraih kemurnian simpati dan empati serta dukungan rakyat. Rakyat seperti gelombang air bah yang tak pernah surut mendeklarasikan capres figur Anies, dengan sukarela, mandiri dan dengan kecintaan yang luar biasa karena prestasi dan ahlaknya. ...
Baca selengkapnya

Sunny dan Surya Tjandra, Dua Kader PSI Yang Mendukung Anies Baswedan

-
Gambar
  Broniesupdate, Jakarta --- Setelah Sunny Tanuwidjaja, Satu lagi kader PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang memutuskan untuk mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres 2024, ialah Surya Tjandra yang blak-blakan mengaku mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Hal itu disampaikan Surya dalam acara diskusi Total Politik Kamis (28/7/2022) . "Kalau saya pribadi saya pilih Pak Anies," kata Surya. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang beberapa waktu lalu digantikan dengan rekan separtainya Raja Juli Antoni itu mengaku sudah memahami betul kinerja Anies Baswedan selama ia berinteraksi menjadi orang nomor dua di Kementerian ATR. Selama Surya menjabat di kementerian ATR dia merasakan betul bekerja dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia dimana menurutnya Anies adalah kepala daerah yang dapat menata daerahnya dengan baik. "Kerjaan saya kan ketemu kepala daerah hampir 32 provinsi. Dia (Anies) itu bisa menata, khusus unt...
Baca selengkapnya