Jokowi di "Setengah Mati"
Disampaikan Oleh : Yusuf Blegur (Ketua Umum BroNies)
Peradaban
manusia akan selalu menampilkan para pemimpin rakyat, baik yang jujur dan adil
maupun yang berlaku aniaya dan dzolim. Ada pemimpin yang ditulis sejarah
sebagai orang baik dan banyak memberi manfaat. Ada pula yang berlumur
kejahatan, membuat kerusakan dan menjadi ancaman bagi kehidupan dunia.
Tak
ada presiden di Indonesia yang di akhir masa jabatannya begitu ngotot
mempertahankan kekuasaannya. Soekarno yang kharismatik dan mendunia, harus
pasrah menerima keadaan ketika dilengserkan. Begitupun dengan Soeharto yang
berwibawa dan disegani, rela mengundurkan diri saat pemerintahannya masih
berjalan. Habibie malah legowo untuk tidak mencalonkan kembali sebagai presiden
meskipun hanya menjabat selama 17 bulan. Bahkan seorang Gusdur terlihat tanpa beban saat dipaksa turun dari
jabatannya. Selebihnya, Megawati dan SBY taat pada semangat reformasi dan konstitusi menjabat presiden tidak lebih dari
2 periode.
Presiden-presiden
Indonesia terdahulu mampu menunjukkan
jiwa besar dan sikap negarawannya. Terlepas dari goncangan dan tekanan politik
yang hebat, mereka mampu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas
segalanya. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, betapapun plus
minusnya kepemimpinan mereka. Atas nama undang-undang dan demi mendengar
aspirasi dan keinginan rakyat, mereka mau berhenti, mengundurkan diri dan tidak
mencalonkan kembali sebagai presiden. Kiprah mereka sebagai pemimpin terutama
ketika mengakhiri jabatannya sebagai presiden, patut menjadi contoh sekaligus
legacy nasionalisme dan patriotisme bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara
Jokowi, belum genap masa jabatan 2 periodenya berakhir. Justru terus
mewacanakan dan berupaya keras menjabat 3 periode dan atau memperpanjang
jabatannya. Jokowi entah menyadari atau tidak jika memaksakan kehendaknya
tersebut, ia malah bertentangan dengan konstitusi. Bukan hanya menghianati
salah satu inti amanat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2
periode. Syahwat kekuasaan melampaui batas itu akan menimbulkan preseden buruk bagi
penyelenggaraan hukum dan ketatanegaraan. Jokowi mungkin akan menjadi yang
pertama dan satu-satunya orang yang menyandang gelar sebagai presiden
penghianat reformasi.
Mantan
walikota Solo dan gubernur Jakarta yang penuh kontroversi dan polemik itu. Sejak
menjabat presiden sudah dihantui dengan pelbagai isu dan skandal yang
menyeretnya. Sebagai figur pemimpin yang
dianggap presiden paling buruk dari presiden-presiden Indonesia sebelumnya.
Jangankan dengan Soekarno atau Soeharto, dengan Habibie saja yang kurang dari
dua tahun masa jabatan presidennya, Jokowi masih jauh dibandingkan terutama
dalam soal jiwa besar dan prestasinya. Habibie biar bagaimanapun tidak dirasuki
ambisi kekuasaan dan sebagai seorang teknokrat ia mampu berpikir dan bertindak
demi rakyat, demi bangsa dan demi negara. Habibie dengan senang hati ingin
segera mengakhiri dan tak ingin terus menerus mempertahankan atau memperpanjang
jabatan presiden yang digenggamnya. Lain Habibie, lain Jokowi. Begitupula Jokowi dengan Gus Dur, Megawati dan
SBY, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jokowi cenderung dinilai publik tak
ada jiwa besar, tak ada sikap negarawan dan tak ada nasionalisme dan
patriotisme. Alih-alih menjadi presiden Indonesia yang dihormati dan
dibanggakan baik secara nasional maupun internasional layaknya Soekarno dan
Soeharto. Jokowi malah dianggap presiden yang paling dimusuhi dan dibenci rakyatnya sendiri terutama dari kalangan umat
Islam.
Berikut
ini beberapa rekam jejak dan catatan
buruk Jokowi ketika memasuki panggung kekuasaan mulai dari walikota Solo,
gubernur Jakarta dan menjadi presiden ke-7 RI, al.:
1. Ketika menjabat walikota Solo,
publik nasional nyaris tak pernah mendengar prestasi Jokowi yang fenomenal.
Mungkin tak ada prestasinya atau jika ada sekedar biasa saja, hanya pencitraan
yang berlebihan yang digembar-gemborkan terutama ketika mulai diperkenalkan
sebagai calon gubernur Jakarta. Kesan Jokowi sederhana, merakyat dan jujur,
hanya kosmetik yang jauh dari fakta sebenarnya.
2. Saat menjabat gubernur Jakarta,
Jokowi tidak komitmen dan konsisten dengan kampanye program gubernurnya
terutama dalam menangani banjir dan kemacetan Jakarta. Jangankan menuntaskan
problematika atau membuat prestasi, Jokowi justru meninggalkan jabatan gubernur
separuh jalan dan kepincut nyapres. Begitupun saat menjadi presiden, Jokowi
hanya meraih gelar "King Of The Lip Service". Segudang program
populis hanya janji yang tinggal janji.
Warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia mulai kecewa dengan ketiadaan
integritas Jokowi.
3. Rakyat mulai tidak percaya dan
terkesan antipati terhadap Jokowi dengan skandal kecurangan pemilu dan korban
ratusan meninggal menimpa petugas PPK.
Belum ada pileg dan pilpres berdarah selain saat Jokowi nyapres dan terpilih
memenangkannya. Entah alami atau rekayasa, kenyataannya kematian ratusan
petugas PPK dalam pileg dan pilpres 2019 begitu mendadak, misterius dan terjadi secara massal.
4. Jokowi mulai menampakan watak
aslinya yang jauh dari pencitraan saat kampanye gubernur Jakarta dan kampanye
presiden, saat kepemimpinannya mulai bertindak represi, anti demokrasi dan
diangtap sebagai boneka oligarki. Pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi
seiring waktu menampakkan tabiat aslinya
sebagai rezim kekuasaan yang diktatorian dan otoriterian.
5. Lengkap sudah jatidiri Jokowi yang
tak ubahnya dan dianggap publik sebagai pemimpin hipokrit. Selain pemimpin yang
tak pernah menepati janji alias penuh kebohongan. Sejak awal terpilihnya, Jokowi
sudah menjadi pemimpin yang menyebabkan terjadinya pembelahan sosial di
tengah-tengah rakyat. Tak sekedar eksploitasi sumber daya alam oleh asing dan
aseng, utang menjulang, wabah korupsi, tindakan kekerasan dan pembunuhan
terhadap rakyat dari aparat serta pelbagai kejahatan negara lainnya. Rezim
Jokowi juga gemar memelihara dan mengembangbiakan buzzer, influencer dan haters
yang menimbulkan konflik horizontal serta potensi degradasi sosial dan
disintegrasi bangsa.
Beberapa
indikator dari faktor kepemimpinan Jokowi yang jauh dari kapasitas dan
integritas itulah, negara semakin terpuruk menuju kegagalan. Kehidupan rakyat
utamanya dalam aspek sosial politik, sosial ekonomi dan sosial keamanan, terus
jatuh terjun bebas. Setelah rangkaian kebohongan mobil Esemka, stop impor, stop
utang, dll. PHK massal yang mendongkrak angka pengangguran, kenaikan
harga-harga kebutuhan pokok termasuk pajak, tarif listrik, gas elpiji dan BBM
yang membuat lemahnya daya beli rakyat. Melonjaknya angka kemiskinan dan
tingginya angka kejahatan yang diikuti semakin melebarnya ketimpangan sosial.
Kondisi yang demikian semakin runyam dan diperburuk dengan lemahnya penegakkan
hukum dan lemahnya aspirasi dan partisipasi
politik rakyat melalui partai politik. Bisa jadi membuat Indonesia terancam
konflik sosial dan terjadinya amuk masa. Apalagi jika rezim Jokowi memaksakan
kehendak untuk jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan. Resiko dan
bahaya yang maha dahsyat bagi keberlangsungan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
Kini
kehancuran sudah di depan mata, bukan wellfare state tapi yang ada hanya
kecenderungan fail state. Rezim kekuasaan yang mengadopsi konsep dan
praksis kapitalisme dan komunisme ini,
terlanjur mengedepankan liberalisasi dan sekulerisasi dalam proses
penyelenggaraan negara. Wajar saja jika kehidupan negara jauh dari kemakmuran
dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik buruk pemimpinnya,
baik buruk rakyatnya. Dibawah kepemimpinan Jokowi yang terjadi adalah semua
yang kontradiktif terhadap implementasi nilai-nilai yang ada pada Pancasila,
UUD 1945 dan NKRI. Rezim Jokowi yang kerapkali melakukan kriminalisasi aktifis
pergerakan dan para ulama yang kritis, kini semakin menjadi tirani dan
kekuasaan absolut dengan meloloskan RUU KUHP menjadi produk UU yang sah.
Tak
cukup acara relawan di GBK yang berkedok kegiatan nusantara bersatu yang
sesungguhnya modus nafsu jabatan 3 periode atau perpanjangan jabatan. Rezim
Jokowi juga menyiapkan sekoci atau alternaif pemimpin boneka yang bisa menjamin
keberlanjutan program pemerintah
sebelumnya seperti infra struktur yang mangkak, IKN, KCJB, proyek pertambangan strategis
seperti nikel dlsb. Kini Jokowi tak lagi mampu dan busa berpikir tentang rakyat
dan masa depan negara bangsa Indonesia. Bagi Jokowi yang ada hanya tentang
kekuasaaan. Bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan, bahkan saat ia
masih berada dan di ujung kekuasaannya. Betapa susahnya menjadi Jokowi, karena
ia telah kehilangan kemanusiaannya. Jokowi telah kehilangan patriotisme dan
nasionalismenya, kehilangan jiwa, karakter dan integritas kepemimpinannya.
Mungkin
hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu, tentang seberapa besar dan seberapa lama
kekuasaan rezim Jokowi bisa ada dan dipertahankan. Karena, sebagai manusia yang
terbatas dan lemah dan sebagai makhluk
dari Tuhan pemilik kekuasaan yang Maha Tinggi dan Maha
Besar. Jokowi kini dalam keadaan sulit untuk memilih menjadi manusia besar atau
kerdil, menjadi manusia mulia atau hina apalagi memiliki kesadaran memimpin dan
terpimpin. Kalau saja presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan dan bukan
tidak mungkin pemimpin boneka lainnya dipaksakan Jokowi. Maka sejatinya, Jokowi
berada di antara hidup dan mati, berada dalam keadaan selamat dan bahaya. Ya
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tergantung Jokowi sendiri baik saat
masih menjabat presiden maupun usai tak lagi memegang kekuasaan. Menjadi tetap
terhormat dan dihargai saat tak lagi menjabat presiden, atau setengah mati
menjadi Jokowi di ujung jabatannya karena perilaku menyimpang kekuasaannya .
Ya, jangan sampai Jokowi "setengah
mati" karena ulahnya sendiri.
Dari pinggiran catatan labirin kritis
dan relung kesadaran perlawanan.
Bekasi Kota Patriot.
6 Desember 2022/12 Jumadil Awal 1444
H.

Komentar
Posting Komentar