Siaran Pers IPW

-

Reformasi kultural Polri sebagai polisi sipil yang humanis dan menghornati HAM masih jauh dari harapan. Sebab, aksi penyiksaan dengan menggunakan kekerasan masih dilakukan oleh anggota Polri untuk memperoleh pengakuan.

Hal ini terungkap dalam sidang dengan nomor perkara 124/Pid.B/2022/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (20 Oktober 2022) dengan terdakwa FAS. Saat menyampaikan pledoi, terdakwa menyatakan bahwa dirinya mendapat penganiayaan dari oknum aparat dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan.

"Saya telah didakwa melakukan penganiayaan, akan tetapi kenyataannya, sayalah yang teraniaya," ungkapnya.

Diakuinya, dirinya dianiaya aparat secara fisik dengan dipukul, ditendang, dicambuk menggunakan selang air. "Bahkan, saya dilempar asbak, kursi dan benda keras lainnya oleh banyak aparat penyidik polsek Sewon," tegasnya.

Dengan kenyataan ini, Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengawasan di internal Polri sangat lemah. Sehingga kekerasan, penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri terjadi tanpa berdasarkan koridor hukum.

Padahal, perlakuan kekerasan dan menyiksa seseorang di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Polri untuk memperoleh pengakuan tidak dapat dibenarkan secara peraturan perundang-undangan. Baik undang-undang tentang HAM, UU tentang Polri dan juga Peraturan Polri (Perpol) dan Peraturan Kapolri (Perkap).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memberikan pendapatnya pada sidang tanggal 6 Oktober 2022 yang menyatakan dugaan polisi telah melakukan kekerasan dan penyiksaan dalam masa penyidikan.

Bahkan Komnas HAM yang memantau perkara salah tangkap perkara klitih itu, telah menyurati Propam pada 2 Agustus 2022. Namun, surat mengenai adanya dugaan kekerasan dan penyiksaan oleh aparat kepolisian tersebut tidak pernah ditanggapi.

Kasus klitih ini terjadi pada hari Minggu, 3 April 2022 di Jalan Gedong Kuning, Kotagede, Yogyakarta yang menewaskan Daffa Adzin Albazith. Pada 9 dan 10 April 2022, pihak kepolisian menangkap lima orang yakni A, H, F, R, dan D yang kemudian dijadikan tersangka.

Namun, dalam persidangan, banyak saksi-saksi fakta yang mencabut keterangan dalam BAP-nya dan menyatakan bahwa isi BAP cenderung diarahkan oleh penyidik. Para saksi yang dihadirkan juga tidak melihat pelaku sebenarnya dan juga tidak melihat plat nomor kendaraan yang digunakan pelaku. Sementara, para pelaku sejak awal sidang digelar secara konsisten tidak mengakui tindakan pidana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. (23/10/2022)

 

Salam

Sugeng Teguh Santoso

Ketua Indonesia Police Watch

HP: 082221344458

 

Data Wardhana

Sekjen Indonesia Police Watch

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Yang Tidak Dipersoalkan Dari Anies?

-
Gambar
Oleh: Tony Rosyid ( Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden. Anies itu ancaman. Pertama, ancaman buat bisnis gelap. Segelintir orang terlalu kaya di Indonesia merampok uang negara dengan sangat leluasa. Anies terbukti dan akan selalu dianggap berpotensi menjadi penghalang. Kedua, Anies ancaman buat kepentingan politik pihak tertentu. Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Lawan politik akan terus menghalangi dan menjegalnya. Mereka tidak hanya pasang kuda-kuda, tetapi secara sistemik dan masif akan terus menyerang. Satu-satunya serangan yang dianggap paling efektif selama ini adalah "black campaign" atau "fitnah Anies". Mereka menggunakan pertama, buzzer. Ini orang-orang bayaran dan sangat profesional. Kedua, memanfaatkan pihak-pihak yang kecewa atau membenci Anies. Efek pilkada DKI tahun 2017 masih ...
Baca selengkapnya

Sandiaga Seharusnya Minta Maaf Kepada Anies, Itu Fitnah

-
Gambar
Oleh : Asyari Usman (Jurnalis Senior Freedom News) Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya meminta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istikharah dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu.   Sandiaga jelas telah mencemarkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies Rp50 miliar terkiat pembiayaan pilkada DKI 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies itu, barulah Sandiaga sekarang menyatakan “case closed” alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah: kalau menang pilkada 2017 itu, utang dianggap lunas. Tapi kalau kalah, Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya, kalau menang dikembalikan; kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat...
Baca selengkapnya

Anies Mengusung Politik Ahlak Bukan Politik Identitas

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Kolumnis) Apa yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies  yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik ahlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan  seorang  pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis dan fundamentalis,  hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan...
Baca selengkapnya