Mau Tahu Tabiat Asli Jokowi?, Lihat dan Kenali Polisi
Oleh: Yusuf Blegur (Ketua Umum BroNies)
Kebobrokan di negara ini
sudah menjadi rahasia umum. Dilakukan dengan cara yang tersembunyi, namun juga
tak ragu dipertontonkan dihadapan publik. Mulai dari pelayananan masyarakat
pada level terendah, hingga terstruktur sampai ke jajaran elit pengambil kebijakan
strategis. Hampir merata pada semua institusi negara, namun yang paling
menonjol adalah pada lembaga kepresidenan dan Polri.
Kejahatan pada umumnya
sering terlihat dalam bentuk penipuan, pemerasan, pencurian dan perampokan. Tak berhenti sampai
disitu, marak juga penculikan,
perdagangan seks, perjudian, narkoba, miras,
pemerkosaan, penganiayaan dan
pembunuhan. Keseharian banyak dilakukan
orang-orang biasa, rakyat yang tergolong jelata pada umumnya. Sebagian besar
karena faktor ekonomi yang membuat hidup dalam tekanan. Selebihnya karena
faktor ingin mendapat kesenangan dan
karena sering dilakukan pada akhirnya telah menjadi kebiasaan.
Selain semua itu, ada korupsi, suap ijin
ilegal, perusakan alam, pembunuhan
massal dan genosida yang tergolong kejahatan luar biasa. Kalau kejahatan
tingkat dewa ini, biasanya menjadi ranah para pejabat negara, pengusaha kelas
kakap dan yang paling mumpuni pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan.
Mereka menjadi sedikit orang yang mengatur dan menguasai kepentingan banyak
orang. Mereka hanya sedikit tapi menentukan nasib khalayak. Mereka itulah
minoritas yang superior terhadap mayoritas.
Mirisnya, bukan hanya
dilakukan dengan cara sindikasi layaknya kejahatan terorganisir hingga disebut
mafia. Untuk memuluskan begitu masif dan
sistematiknya pelbagai penyakit peradaban manusia itu. Pelaku yang berjubah
kekuasaan, sangat ahli dengan rekayasa yang penuh manipulasi dan konspirasi.
Modusnya sering berupa distorsi kebijakan yang berujung tindakan represi,
dibumbui isu, intrik dan fitnah. Kejahatan istitusional yang merupakan sinergi
dan elaborasi antara birokrasi dan korporasi, menghasilkan daya rusak dan
tingkat kehancuran yang tinggi. Menyebabkan penderitaan rakyat disana-sini
secara massal, bagai rasa sakit menahun dan sulit disembuhkan.
Ditengah keterpurukan
bangsa akibat ketidakmampuan rezim dalam mengelola negara. Kehidupan
ipolesosbudhankam menjadi begitu memprihatinkan. Salah urus dan buruknya tata
kelola pemerintahan, menjadi faktor utama Indonesia kian deras menuju negara
gagal. Utang dan defisit keuangan negara yang tinggi, lebih dipicu oleh
perilaku dan mental korup. Uang rakyat
lebih banyak digunakan untuk membiayai dan mempertahankan kekuasaan, ketimbang
untuk pembangunan yang membuat rakyat sejahtera. Keadilan dan kemakmuran hanya
untuk pemilik modal dan penguasa. Hukum menjadi alat penindasan bagi rakyat
kecil yang lemah. Negara benar-benar dalam belenggu penjahat berwajah pejabat
dan pemimpin formal, yang dilindungi kekuasaan atas nama demokrasi dan konstitusi.
Dua periode jabatan
presiden yang digenggam Jokowi, tak
pernah sepi dari gugatan dan pembangkangan
rakyat. Menjadikan Polri sebagai perpanjangan tangan sekaligus tameng
dalam menjalankan pemerintahannya. Tak sekedar otoriter dan diktator tersembunyi,
Jokowi terlanjur dicap publik sebagai pembohong nomor wahid. Sementara Polri
dianggap bobrok, serusak-rusaknya aparat keamanan. Keharmonisan dan keselarasan
antara Jokowi dan Polri, laksana pengantin yang sedang berbulan madu dan sulit
dipisahkan.
Antara presiden dan Polri
seperti senyawa yang kuat, sejoli yang memiliki chemistry saling silih mewangi.
Baik kedua institusi kenegaraan itu, baik pula rakyat, negara dan bangsa
Indonesia. Begitupun sebaliknya, buruk presiden dan polri buruk pula negeri ini
secara keseluruhan.
Kini, ditengah sikap
skeptis dan apriori rakyat terhadap presiden. Pada kinerja yang jauh dari
standar, pada mentalitas kepemimpinan yang tak layak dicontoh dan diteladani.
Jokowi pada kenyataannya, terus dibayangi mosi tidak percaya dan tuntutan
mundur dari jabatannya oleh rakyat. Demikian hal yang sama dengan Polri, bukan
hanya pada pucuk dan jajaran pemimpinnya. Lembaga keamanan negara yang
seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu, harus berhadapan
dengan arus gelombang desakan reformasi
ditubuhnya. Presiden dan Polri saling merepresentasi dan saling mewakili,
meskipun tak terhindarkan dan tak terbantahkan pada keadaan yang begitu
memilukan. Susah senang bersama, kuat dan lemah saling menjaga menutupi.
Begitulah presiden dan
Polri, ibarat hubungan terlarang saling menyandera dan saling mengikat serta
sulit bercerai. Meminjam istilah Kapolri
Listyo Sigit Prabowo, tentang ikan busuk dari kepala. Tak cukup
tendensius di kalangan internal Polri. Narasi itu bagai menohok Jokowi sang presiden yang
menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan.
Seperti memberi isyarat
kepada rakyat Indonesia, mau tahu tabiat asli Jokowi?, cukup lihat dan kenali
polisi.
Catatan
dari pinggiran kritis dan labirin kesadaran perlawanan.
Bekasi
Kota Patriot.
21
Oktober 2022/24 Rabi'ul Awal 1444 H.

Komentar
Posting Komentar