Aksi Massa Gerubuk KPK, Kordinator PEREKAT: KPK Mandul Untuk Kasus Besar


Broniesupdate, Jakarta --- Kemarin Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT), Gerakan Rakyat Melawan (GERAM), ormas BANG JAPAR dan beberapa relawan Anies melakukan aksi damai di depan gedung merah putih KPK di Kuningan (03/10/2022). Aksi yang salah satu tuntutannya adalah agar ketua KPK Firli Bahuri menghentikan upaya mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan korupsi balap mobil listrik Formula E karena berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Kordinator aksi GARANG Bintang Mangkauk mengatakan dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E, sebagian penyelidik telah membantah terdapat tindak pidana dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terkait perhelatan Formula E pada 4 Juni 2022 lalu. Bintang menuding Firli Bahuri telah bermain politik praktis. Karena Firli Bahuri ditengarai hendak mengkriminalisasi Anies Baswedan agar tidak bisa maju pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

“Berbahaya jika KPK ditarik ke wilayah politik praktis. Jika memang tidak suka dengan Pak Anies, silakan saja. Tapi perlu diingat untuk maju menjadi calon Presiden RI sesuai persyaratan UU adalah hak warga negara RI,” ungkapnya.

Senada dengan Bintang Mangkauk, kordinator aksi PEREKAT M. Nadim mengatakan ketua KPK harus objektif dalam menangani kasus korupsi dan bertindak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pakar hukum pidana.

“Firli harus mengedepankan objektivitas dalam menangani suatu kasus korupsi bukan subjektivitas dan bekerja berdasarkan bukti dan keterangan penelidik” Ungkap Nadim dalam wawancara wartawan broniesupdate.

Dalam aksi mereka membentangkan sejumlah spanduk yang antara lain beruliskan “Sadarlah KPK! Hentikan Tebang Pilih Kasus”, “KPK Tak Peka, KPK Jadi Petaka”, “Garang Firli (Gerakan Rakyat Menentang Firly)”, dan “Save Anies Baswedan” massa berorasi secara bergantian menyuarakan tuntutan mereka.

Nadiem menegaskan bahwa aksi ini bukan semata-mata membela Gubernur DKI Jakarta, tapi lebih mengkritisi kinerja KPK yang menurutnya belum optimal dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan oknum pejabat pemerintahan dan petinggi partai politik.

“Aksi ini bukan aksi membela Anies semata, tapi kami sangat prihatin dengan kinerja KPK, sebagai lembaga yang harusnya independen kenapa mandul dalam mengusut kasus-kasus yang menggaet pejabat dan petinggi parpol. Contohnya kasus korupsi E-KTP yang melibatkan Puan dan Ganjar sudah sampai mana, Kasus anak Presiden sudah sampai mana, kita sebagai rakyat tidak tahu.” Tegasnya.

Aksi yang dihadiri dari beberapa elemen masyarakat ini membawa empat poin tuntutan sebagai berikut:

(1) Hentikan siasat jahat KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri, dalam upayanya memaksakan untuk mengkriminalisasi Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E, karena ini dikhawatirkan akan berpotensi terjadi kegaduhan politik yang mengganggu ketertiban umum dan untuk menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

(2)  Mendorong KPK agar segera menyelesaikan kasus-kasus besar korupsi yang sampai saat ini mangkrak tidak ada kejelasan dalam proses penyelidikan, sehingga terkesan KPK melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus tersebut.

(3) Meminta KPK agar tidak tebang pilih kasus korupsi, dimana kasus-kasus yang melibatkan para pejabat rezim pemerintah, yang jelas-jelas terlihat indikasi terjadinya korupsi justru dibiarkan.

(4)  Bila tuntutan-tuntutan ini tidak dapat dipenuhi, kami meminta ketua KPK Firli Bahuri untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak becus dalam menjalankan amanat rakyat Indonesia dalam menciptakan kondisi negara yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Nadim menjelaskan tujuan mendasar dari aksi yang digelar adalah untuk mengingatkan KPK sebagai lembaga tinggi negara yang pengemban supremasi hukum dan sebagai elemen penting dalam mewujudkan ketentraman rakyat.

   “Tujuan dilaksanakan aksi ini tidak lain untuk menciptakan suasana yang kondusif dimasyarakat, dan sudah menjadi tugas KPK sebagai salah satu lembaga tinggi Negara yang independent bebas dari campur tangan siapapun untuk mengemban amanat rakyat dalam memberantas korupsi, bukan justru menggunakan wewenangnya untuk melancarkan agenda-agenda oligarki untuk menjarah negeri ini.” Pungkas M Nadim. Red


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anies dan Demokrasi Bau Amis

Mengetuk Pintu Langit

Sunny dan Surya Tjandra, Dua Kader PSI Yang Mendukung Anies Baswedan