Statement Pembubaran TGUPP oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Diduga Bermuatan Politis
Broniesupdate, Jakarta --- Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014 dan sejak saat itu TGUPP terus membantu kinerja gubernur dalam menyelesaikan beragam permasalahan di ibu kota.
TGUPP
didirikan dengan dasar hukum pembentukan melalui Pergub Nomor 16/2019 Dalam
aturannya, TGUPP terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota dan
seorang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota yang terdiri dari pegawai
negeri sipil (PNS) DKI Jakarta dan profesional.
Belakangan ini Ketua
DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) keras mengatakan akan membubarkan TGUPP
seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan. Pras menganggap kinerja TGUPP tidak jelas dan hanya
sebagai beban APBD DKI Jakarta.
"Sampai
saat ini saya pun terus mempertanyakan hasil kerja dari TGUPP. Sebab, tim tersebut
digaji oleh APBD hingga miliaran tiap tahunnya dalam kegiatan di bawah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah," tandasnya.
Menanggapi
seruan Pras, Anggota TGUPP Tatak Ujiyati mengatakan bahwa
pembubaran TGUPP bukan masalah besar. Lagipula, menurutnya masa kerja TGUPP
mengikuti jabatan kerja Gubernur DKI Anies Baswedan.
"TGUPP bubar
setelah Anies purna tugas? Not a big deal.
Semua juga tahu yang namanya tim gubernur ya durasinya mengikuti jabatan
politik gubernur," kata Tatak dalam cuitannya di akun Twitter,
@tatakujiyati, sebagaimana dikutip Kamis (15/9).
Tatak
membela TGUPP pada saat di nilai membuat kacau pembangunan DKI Jakarta dan ini
di tanggapi Tatak sebagai statement yang tak mendasar dan subjektif.
Pembangunan di Jakarta berjalan pesat dan banyak yang dapat di selesaikan dalam
kurun waktu hanya 5 tahun saja.
"Toh faktanya,
alih-alih kacau pembangunan Jakarta justru makin pesat. Janji-janji Anies
sebagian besar terpenuhi hanya dalam satu periode kepemimpinan di
Jakarta," ungkap dia.
Tatak juga menyinggung
pembangunan Stadion JIS yang rampung semasa pemerintahan Anies tetapi tidak
rampung semasa pemerintahan beberapa Gubernur sebelumnya. Dan pesatnya kinerja
Anies tidak lepas dari kerja tim TGUPP sebagai pembantu Gubernur.
Pernah Pangkas Anggota TGUPP
Kader
PDI Perjuangan ini mengaku telah menerima banyak laporan miring seputar kinerja
TGUPP. Dia juga menganggap jumlah anggota TGUPP terlalu gemuk sehingga mesti
dipangkas.
"Saya
banyak menerima laporan miring mengenai kinerja tim tersebut selama ini, hingga
akhirnya TGUPP sarat dengan stigma negatif. Sebelumnya, saya juga telah
memangkas jumlah tim tersebut dari 73 orang menjadi 50 orang karena terlalu
gemuk," ujarnya.
Menurut pengamat
politik dan ketua umum BroNies Yusuf Blegur pemangkasan jumlah anggota TGUPP
adalah tindakan menyalahi aturan, karena tidak sesuai dengan Pergub Nomor 16/2019 tepatnya Pasal
17 ayat 1, menyebutkan anggota TGUPP dapat terdiri dari unsur PNS maupun
Non-PNS. Lalu ayat 2 menuliskan bahwa jumlah anggota TGUPP tidak dibatasi
(Tergantung dari kemampuan keuangan daerah).
“Jelas menyalahi Pergub Nomor 16 tahun 2019 tentang pembentukan TGUPP,
ada di pasal 17 ayat 2, mangkanya di baca peraturannya, bagaimana bisa
melakukan evaluasi dengan benar apabila Pergubnya saja tidak di baca” kata
Yusuf dalam wawancara wartawan (17/09/2022).
Yusuf Blegur
mengatakan, jumlah anggota TGUPP jangan menjadi permasalahan, selain sudah ada
peraturanya pasti itu juga sudah melewati pertimbangan yang matang dari
Gubernur terpilih untuk memajukan Jakarta.
“ Sudah pasti menjadi
pertimbangan Pak Anies untuk jumlahnya (Anggota TGUPP), kita percayakan saja
kepada beliau untuk menjalankan kerjanya dalam mensejahterakan warga dan
memajukan pembangunan Jakarta” jelasnya.
Menyinggun besaran APBD
yang dikeluarkan untuk menggaji anggota TGUPP Yusuf Blegur menanggapinya dengan
santai, karena itu merupakan hal yang wajar bila dilihat dari tingkat kepuasan
warga Jakarta terhadap pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
sebesar 86% (Survey Populi Center).
“Dimanapun yang namanya
orang kerja ya harus di bayar mas selama kerjanya membuahkan hasil, apalagi ini
TGUPP yang notabene adalah pembantu gubernur dalam menjalankan supervisi
pembangunan untuk warga Jakarta, bisa dilihat lah persentase kepuasan warga
terhadap pemerintahannya Pak Anies, jadi konyol aja kalau mengungkit gaji orang
yang sudah bekerja selama ini apalagi warga Jakarta puas dengan kinerjanya”
Tandas Yusuf.
Yusuf Blegur menilai pernyataan ketua DPRD DKI Jakarta merupakan
pernyataan yang tendensius terhadap anies dan dapat disalahartikan oleh
sebagian orang. Namun, Yusuf Blegur justru mempertanyakan kinerja lembaga DPRD
selama ini.
“Tolong TGUPP jangan
dianaktirikan dengan disinggung-singgung masalah pencapaian, karena TGUPP yang
sekarang ini ya TGUPPnya Pak Anies kalau terlalu digimanain nanti orang
nilainya politis, sekarang kalau saya balik bertanya, apa sih ukuran
keberhasilan dari dewan, (DPRD DKI Jakarta) Kira-kira ada yang bisa jawab ngga?”
Pungkas Yusuf. Red

Komentar
Posting Komentar