Statement Pembubaran TGUPP oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Diduga Bermuatan Politis

 


Broniesupdate, Jakarta --- Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014 dan sejak saat itu TGUPP terus membantu kinerja gubernur dalam menyelesaikan beragam permasalahan di ibu kota.

TGUPP didirikan dengan dasar hukum pembentukan melalui Pergub Nomor 16/2019 Dalam aturannya, TGUPP terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota dan seorang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta dan profesional.

Belakangan ini Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) keras mengatakan akan membubarkan TGUPP seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pras menganggap kinerja TGUPP tidak jelas dan hanya sebagai beban APBD DKI Jakarta.

"Sampai saat ini saya pun terus mempertanyakan hasil kerja dari TGUPP. Sebab, tim tersebut digaji oleh APBD hingga miliaran tiap tahunnya dalam kegiatan di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," tandasnya.

Menanggapi seruan Pras, Anggota TGUPP Tatak Ujiyati mengatakan bahwa pembubaran TGUPP bukan masalah besar. Lagipula, menurutnya masa kerja TGUPP mengikuti jabatan kerja Gubernur DKI Anies Baswedan.

"TGUPP bubar setelah Anies purna tugas? Not a big deal. Semua juga tahu yang namanya tim gubernur ya durasinya mengikuti jabatan politik gubernur," kata Tatak dalam cuitannya di akun Twitter, @tatakujiyati, sebagaimana dikutip Kamis (15/9).

Tatak membela TGUPP pada saat di nilai membuat kacau pembangunan DKI Jakarta dan ini di tanggapi Tatak sebagai statement yang tak mendasar dan subjektif. Pembangunan di Jakarta berjalan pesat dan banyak yang dapat di selesaikan dalam kurun waktu hanya 5 tahun saja.

"Toh faktanya, alih-alih kacau pembangunan Jakarta justru makin pesat. Janji-janji Anies sebagian besar terpenuhi hanya dalam satu periode kepemimpinan di Jakarta," ungkap dia.

Tatak juga menyinggung pembangunan Stadion JIS yang rampung semasa pemerintahan Anies tetapi tidak rampung semasa pemerintahan beberapa Gubernur sebelumnya. Dan pesatnya kinerja Anies tidak lepas dari kerja tim TGUPP sebagai pembantu Gubernur.

 

Pernah Pangkas Anggota TGUPP

Kader PDI Perjuangan ini mengaku telah menerima banyak laporan miring seputar kinerja TGUPP. Dia juga menganggap jumlah anggota TGUPP terlalu gemuk sehingga mesti dipangkas.

"Saya banyak menerima laporan miring mengenai kinerja tim tersebut selama ini, hingga akhirnya TGUPP sarat dengan stigma negatif. Sebelumnya, saya juga telah memangkas jumlah tim tersebut dari 73 orang menjadi 50 orang karena terlalu gemuk," ujarnya.

Menurut pengamat politik dan ketua umum BroNies Yusuf Blegur pemangkasan jumlah anggota TGUPP adalah tindakan menyalahi aturan, karena tidak sesuai dengan Pergub Nomor 16/2019 tepatnya Pasal 17 ayat 1, menyebutkan anggota TGUPP dapat terdiri dari unsur PNS maupun Non-PNS. Lalu ayat 2 menuliskan bahwa jumlah anggota TGUPP tidak dibatasi (Tergantung dari kemampuan keuangan daerah).

“Jelas menyalahi Pergub Nomor 16 tahun 2019 tentang pembentukan TGUPP, ada di pasal 17 ayat 2, mangkanya di baca peraturannya, bagaimana bisa melakukan evaluasi dengan benar apabila Pergubnya saja tidak di baca” kata Yusuf dalam wawancara wartawan (17/09/2022).

Yusuf Blegur mengatakan, jumlah anggota TGUPP jangan menjadi permasalahan, selain sudah ada peraturanya pasti itu juga sudah melewati pertimbangan yang matang dari Gubernur terpilih untuk memajukan Jakarta.

“ Sudah pasti menjadi pertimbangan Pak Anies untuk jumlahnya (Anggota TGUPP), kita percayakan saja kepada beliau untuk menjalankan kerjanya dalam mensejahterakan warga dan memajukan pembangunan Jakarta” jelasnya.

Menyinggun besaran APBD yang dikeluarkan untuk menggaji anggota TGUPP Yusuf Blegur menanggapinya dengan santai, karena itu merupakan hal yang wajar bila dilihat dari tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebesar 86% (Survey Populi Center).

“Dimanapun yang namanya orang kerja ya harus di bayar mas selama kerjanya membuahkan hasil, apalagi ini TGUPP yang notabene adalah pembantu gubernur dalam menjalankan supervisi pembangunan untuk warga Jakarta, bisa dilihat lah persentase kepuasan warga terhadap pemerintahannya Pak Anies, jadi konyol aja kalau mengungkit gaji orang yang sudah bekerja selama ini apalagi warga Jakarta puas dengan kinerjanya” Tandas Yusuf.

Yusuf Blegur menilai pernyataan ketua DPRD DKI Jakarta merupakan pernyataan yang tendensius terhadap anies dan dapat disalahartikan oleh sebagian orang. Namun, Yusuf Blegur justru mempertanyakan kinerja lembaga DPRD selama ini.

“Tolong TGUPP jangan dianaktirikan dengan disinggung-singgung masalah pencapaian, karena TGUPP yang sekarang ini ya TGUPPnya Pak Anies kalau terlalu digimanain nanti orang nilainya politis, sekarang kalau saya balik bertanya, apa sih ukuran keberhasilan dari dewan, (DPRD DKI Jakarta) Kira-kira ada yang bisa jawab ngga?” Pungkas Yusuf. Red

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anies dan Demokrasi Bau Amis

Mengetuk Pintu Langit

Sunny dan Surya Tjandra, Dua Kader PSI Yang Mendukung Anies Baswedan