Siaran Pers IPW

-

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja keras timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil menyelesaikan penyidikan perkara tewasnya Briptu Nofryansyah Yosua Hutabarat oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 atas perkara FS,Brigadir  RR, Bharada RE, KM dan Ny. PC.

 

Sehingga dengan keluarnya P21 itu, membuktikan kapolri telah mewujudkan komitmennya memproses perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan secara profesional, akuntabel dan transparan. Hal ini, akan membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat, dari sebelumnya yang sempat merosot.

Imbas dari kepercayaan publik tersebut juga akan menghilangkan spekulasi tentang motif dari pembunuhan Briptu Yosua yang dibangun pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Dimana, publik berpendapat pelecehan terhadap Putri Chandrawati yang semula terjadi di rumah dinas Duren Tiga berpindah di Magelang adalah sebuah rekayasa konstruksi hukum untuk membebaskan Ferdy Sambo.

Kerja keras dari Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  dalam menangani perkara pembunuhan Briptu Yosua oleh Ferdy Sambo, jelas sebagai upaya institusi untuk menjaga marwah Polri. Kendati banyak masalah yang dihadapi terutama karena rusaknya bukti-bukti di tempat kejadian perkara, tekanan dan skeptisme publik yang besar bahkan kritikan IPW semuanya terjawab dengan dapat diselesaikan dan diserahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung jauh sebelum habisnya masa penahanan para tersangka untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Oleh karena itu, IPW mendorong dan mendukung Kejagung untuk mengajukan perkara matinya brigadir Yosua tersebut dengan dakwaan pasal 340 jo 338 jo. 55 dan 56 KUHP sesuai konstruksi dari pihak kepolisian.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah lengkap dan segera disidang.

"Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP," kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022).

Dengan begitu, dalam bulan Oktober nanti Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pengawalan sidang yang cukup ketat.

 

Salam

Sugeng Teguh Santoso

Ketua Indonesia Police Watch

HP: 082221344458

 

Data Wardhana

Sekjen Indonesia Police Watch

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Yang Tidak Dipersoalkan Dari Anies?

-
Gambar
Oleh: Tony Rosyid ( Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden. Anies itu ancaman. Pertama, ancaman buat bisnis gelap. Segelintir orang terlalu kaya di Indonesia merampok uang negara dengan sangat leluasa. Anies terbukti dan akan selalu dianggap berpotensi menjadi penghalang. Kedua, Anies ancaman buat kepentingan politik pihak tertentu. Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Lawan politik akan terus menghalangi dan menjegalnya. Mereka tidak hanya pasang kuda-kuda, tetapi secara sistemik dan masif akan terus menyerang. Satu-satunya serangan yang dianggap paling efektif selama ini adalah "black campaign" atau "fitnah Anies". Mereka menggunakan pertama, buzzer. Ini orang-orang bayaran dan sangat profesional. Kedua, memanfaatkan pihak-pihak yang kecewa atau membenci Anies. Efek pilkada DKI tahun 2017 masih ...
Baca selengkapnya

Sandiaga Seharusnya Minta Maaf Kepada Anies, Itu Fitnah

-
Gambar
Oleh : Asyari Usman (Jurnalis Senior Freedom News) Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya meminta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istikharah dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu.   Sandiaga jelas telah mencemarkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies Rp50 miliar terkiat pembiayaan pilkada DKI 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies itu, barulah Sandiaga sekarang menyatakan “case closed” alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah: kalau menang pilkada 2017 itu, utang dianggap lunas. Tapi kalau kalah, Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya, kalau menang dikembalikan; kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat...
Baca selengkapnya

Anies Mengusung Politik Ahlak Bukan Politik Identitas

-
Gambar
Oleh: Yusuf Blegur (Kolumnis) Apa yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies  yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik ahlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan  seorang  pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis dan fundamentalis,  hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan...
Baca selengkapnya