Anies Memperjuangkan Tenaga Honorer Bermuatan Politis. Pengamat: Sangat Wajar
Broniesupdate, Jakarta --- Pengamat politik yang sekaligus Dosen Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin merespons rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer.
Menurut
pandangan Ujang, Anies Baswedan bisa
meraup simpati dan suara dari para tenaga honorer bila mencalonkan diri sebagai
Calon Presiden (Capres) 2024, bila berhasil menemui Presiden Jokowi untuk
memperjuangkan nasib para tenaga honorer di tanah air.
“Itu hal yang baik, bisa saja digunakan untuk mendapatkan
dukungan dari honorer yang jumlahnya jutaan,” ucap Ujang
Menurutnya
apabila Anies ingin menarik simpatik dari seluruh tenaga honorer dengan
memperjuangkan hak-hak mereka adalah suatu hal yang wajar dalam politik
terlebih lagi Anies memang seorang politisi bila dilihat dari perjalanan
karirnya.
“Saya rasa hal yang biasa dalam politik, ya, ingin mendapatkan simpati
dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, terutama para tenaga honorer ketika
aspirasinya diperjuangkan,” ungkap Ujang.
Berkaca pada pemilihan Presiden Keenam RI Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) sempat melakukan hal yang sama dengan mengangkat tenaga honorer
menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Ujang, kebijakan itu justru
mendapat simpati dari honorer.
“Itu mendapatkan simpati dari para guru honorer yang
diangkat jadi PNS ketika itu,” tuturnya.
“Langkah politis itu tidak semuanya buruk. Jangan dimaknai buruk.
Kalau memang itu bagian dari aspirasi dari tenaga honorer dari seluruh
Indonesia, ya memang harus disampaikan,” ucap Ujang
Jadi menurut
ujang strategi-strategi upaya mendapatkan simpatik dengan cara apa saja bisa
dilakukan dan itu sangatlah wajar selama strategi itu bersifat konstruktif dan
membawa manfaat kepada rakyat.
Statement Ujang Komarudin tentang politisasi Anies dalam membela
tenaga honorer menanggapi pernyataan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta F PDIP Ima Mahdiah
dimana ia mengatakan pertemuan Anies dan Presiden Jokowi syarat akan nuansa
politik.
Ima berharap agenda Anies untuk menemui Jokowi tersebut tidak
dicampuradukkan dengan urusan politik. Anies diharapkan murni bekerja sebagai ketua APPSI,
bukan untuk menjatuhkan pemerintah pusat.
“Seharusnya, APPSI di bawah Bapak Anies Baswedan tidak mengipasi
isu ini. Ini muatannya sangat politis, ya,” katanya.
Diketahui wacana pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB
untuk menghapuskan tenaga honorer di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alasan pemerintah hapus tenaga honorer adalah
lantaran sistem pengupahan yang tidak jelas. Bahkan kerap kali di bawah UMR.
Penghapusan tenaga honorer ini mengacu pada Surat Edaran
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan-RB) Nomor
B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam SE yang ditandatangani Menpan-RB Tjahjo
Kumolo 31 Mei 2022 tersebut tertulis bahwa hanya ada dua status pegawai
pemerintah yakni CPNS dan PPPK. Dengan demikian, seluruh instansi diminta
menyesuaikan sistem kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan di atas
paling lambat 28 November 2022.
Alasan pemerintah menghapus tenaga honorer
karena mereka sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR sehingga untuk
mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan yang layak sesuai
UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Red

Komentar
Posting Komentar