Anies Memperjuangkan Tenaga Honorer Bermuatan Politis. Pengamat: Sangat Wajar



 Broniesupdate, Jakarta --- Pengamat politik yang sekaligus Dosen Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin merespons rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer. 

 

Menurut pandangan Ujang, Anies Baswedan bisa meraup simpati dan suara dari para tenaga honorer bila mencalonkan diri sebagai Calon Presiden (Capres) 2024, bila berhasil menemui Presiden Jokowi untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer di tanah air. 

“Itu hal yang baik, bisa saja digunakan untuk mendapatkan dukungan dari honorer yang jumlahnya jutaan,” ucap Ujang

Menurutnya apabila Anies ingin menarik simpatik dari seluruh tenaga honorer dengan memperjuangkan hak-hak mereka adalah suatu hal yang wajar dalam politik terlebih lagi Anies memang seorang politisi bila dilihat dari perjalanan karirnya.

“Saya rasa hal yang biasa dalam politik, ya, ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, terutama para tenaga honorer ketika aspirasinya diperjuangkan,” ungkap Ujang.

Berkaca pada pemilihan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat melakukan hal yang sama dengan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Ujang, kebijakan itu justru mendapat simpati dari honorer. 

“Itu mendapatkan simpati dari para guru honorer yang diangkat jadi PNS ketika itu,” tuturnya.

“Langkah politis itu tidak semuanya buruk. Jangan dimaknai buruk. Kalau memang itu bagian dari aspirasi dari tenaga honorer dari seluruh Indonesia, ya memang harus disampaikan,” ucap Ujang

Jadi menurut ujang strategi-strategi upaya mendapatkan simpatik dengan cara apa saja bisa dilakukan dan itu sangatlah wajar selama strategi itu bersifat konstruktif dan membawa manfaat kepada rakyat.

Statement Ujang Komarudin tentang politisasi Anies dalam membela tenaga honorer menanggapi pernyataan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta F PDIP Ima Mahdiah dimana ia mengatakan pertemuan Anies dan Presiden Jokowi syarat akan nuansa politik.

Ima berharap agenda Anies untuk menemui Jokowi tersebut tidak dicampuradukkan dengan urusan politik. Anies diharapkan murni bekerja sebagai ketua APPSI, bukan untuk menjatuhkan pemerintah pusat.

“Seharusnya, APPSI di bawah Bapak Anies Baswedan tidak mengipasi isu ini. Ini muatannya sangat politis, ya,” katanya.

Diketahui wacana pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB untuk menghapuskan tenaga honorer di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Alasan pemerintah hapus tenaga honorer adalah lantaran sistem pengupahan yang tidak jelas. Bahkan kerap kali di bawah UMR. 

 

 Penghapusan tenaga honorer ini mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


 Dalam SE yang ditandatangani Menpan-RB Tjahjo Kumolo 31 Mei 2022 tersebut tertulis bahwa hanya ada dua status pegawai pemerintah yakni CPNS dan PPPK. Dengan demikian, seluruh instansi diminta menyesuaikan sistem kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan di atas paling lambat 28 November 2022.

 

 Alasan pemerintah menghapus tenaga honorer karena mereka sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR sehingga untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan yang layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Red





 

 














 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anies dan Demokrasi Bau Amis

Mengetuk Pintu Langit

Sunny dan Surya Tjandra, Dua Kader PSI Yang Mendukung Anies Baswedan