Oleh: Yusuf Blegur (Ketua Umum BroNies) Anies bukan orang kaya, Anies bukan dari partai politik, dan Anies juga bukan berasal dari oligarki. Anies hanya punya kesederhanaan, karakter dan integritas. Semua faktor yang tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi kapitalistik dan transaksional. Masihkah ada tempat di republik ini bagi figur yang amanah, jujur dan adil untuk memandu jalan keselamatan bagi pancasila, UUD 1945 dan NKRI?. Anies memang fenomenal, ia menjadi pemimpin yang memiliki keunikan, tidak biasa dan sarat prestasi setelah Soekarno dan Soeharto. Pemimpin yang sebenarnya, yang tak luput dari pro dan kontra, banyak yang mencintainya, namun tak sedikit yang membencinya. Anies telah menempuh jalan penderitaan, dipenuhi isu, intrik dan fitnah meskipun terbatas memimpin Jakarta. Mungkin, seperti pepatah makin tinggi pohon semakin tinggi angin menerjang. Anies dan keberhasilan membangun ibukota negara itu, kini menapaki panggung politik nas...
Broniesupdate, Jakarta --- Menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1444H, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan publik. Heru mengaku pusing karena banyak warga daerah penyangga seperti Tangerang dan Bekasi yang ingin pindah ke Jakarta. Menurut Heru, kedatangan mereka ini akan menjadi beban APBD DKI Jakarta. Pernyataan ini dilontarkan Heru Budi saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Balai Kota. Senin (10/04/2023). “Jadi kadang-kadang saya pusing. Pusingnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tangerang perlu bantuan dari Pemerintah DKI yang kami berikan, tetapi melihat potensi. Pemindahan penduduk memang mudah, tetapi jadi beban DKI,” Ujarnya. Sebelumnya Heru juga mengatakan hal yang serupa di acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel, Minggu (5/02/2023). Ia menyoroti peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan...
Oleh: Asyari Usman (Penulis Wartawan Senior) Presiden Jokowi pernah berjanji akan menggebuk mafia tanah. Dia perintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ((BPN) Hadi Tjahjanto agar menggebuk mafia tanah. Tapi, apakah penggebukan sudah dilakukan? Dan apakah aktivitas mafia tanah sudah berhenti? Jauh dari itu. Aktivitas mafia terus berlangsung. Artinya, para mafia itu tetap berkeliaran. Bahkan semakin merajalela. Kepala BPN membanggakan pemecatan 14 kepala kantor wilayah BPN. Wajar bangga. Tapi, di BPN itu ada belasan ribu pegawai. Ada ratusan pejabat pengambil keputusan. Banyak oknum yang bisa diajak bekerja sama oleh kalangan mafia tanah. Tentu dengan imbalan besar jika objek yang akan dirampas bernilai besar pula. Tidak hanya di BPN. Di isntansi-instansi lain pun ada saja oknum yang siap mendukung keinginan mafia. Oknum-oknum itu ada di kepolisian, kejaksaan, dan di peradilan. Oknum-oknum di berbagai instansi itu digunakan untuk mengacaukan f...
Komentar
Posting Komentar