LAGI. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Komentar Formula E
Politikus
PDIP ini menyoroti laporan penggunaan anggaran APBD DKI Jakarta yang digunakan
untuk penyelenggaraan Formula E yang belum terjawab dan tidak tanggung-tanggung
ia pun meminta BPKP melakukan audit khusus untuk itu.
"Besarnya anggaran yang keluar dan sesumbar pihak yang mengatakan
untung dan kritik yang dialamatkan ke Gubernur dan jajarannya sepatutnya
dijawab dengan data yang valid. Data itu sangat tepat dan baik bila dilakukan
audit oleh pihak ketiga, dengan auditor 5 star atau oleh BPKP dengan audit
khusus," kata Gilbert kepada wartawan, Kamis (16/6/2022).
Ia menilai selama ini klaim Formula E sukses
tanpa kriteria yang jelas. Padahal, kata dia, masih ada beragam permasalahan
penggunaan APBD untuk Formula E yang belum terjawab.
"Masalah anggaran yang luar biasa besar untuk
perhelatan seakan bermaksud ditutupi karena sudah dilaksanakan. Padahal, esensi
dari permasalahan yang timbul adalah penggunaan APBD yang menabrak aturan
berkali-kali sejak penandatangan di New York yang tanpa perencanaan,
pengeluaran commitment fee, memaksakan masuk APBD-P, memaksakan di Monas tanpa
perencanaan dan mengerti aturan dan akhirnya memaksakan asal terlaksana di atas
tanah rawa untuk perhelatan Formula E yang hanya sekali di Ancol," tegasnya.
Tidak hanya sampai disitu, dia juga mengkritik
para kritikus yang menyatakan tentang kesuksesan Formula E
"Kejujuran atau kebohongan Gubernur dan
jajarannya dalam hal ini akan nyata demikian juga kejujuran atau kebohongan para
kritikus. Bukan sekedar polesan atau kata-kata bila bersedia diaudit menyeluruh
atau khusus. Kita butuh pemimpin yang sesuai perbuatan dan kata-kata,"
ujarnya.
Sebelumnya Gilber Simanjuntak juga pernah lempar
kritik dengan Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni yang mengatakan
pihaknya tidak memaksa orang membeli tiket jika dianggap mahal, dimana
sebelumnya Gilbert mengatakan bahwa tiket Formula E terlalu mahal.
Gilbert menilai pernyataan Sahroni itu memberikan kesan arogan dan tidak menyentuh perasaan masyarakat.
"Pernyataan Ahmad Sahroni ini berlebihan dan tidak menyentuh perasaan masyarakat, memberikan kesan arogansi. Ini menunjukkan karakter dan kemampuan berdialog lewat ucapan yang disampaikan," kata Gilbert kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).
"Keberadaan Ahmad Sahroni di situ adalah sebagai pengguna APBD, bukan sebagai anggota DPR," sambungnya.
Gencarnya Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyoroti Formula E
kemungkinan menjadi pertanyaan banyak pihak, baik itu masyarakat dan juga para
kritikus. Mengapa hanya PDIP yang begitu berapi-api dan tanpa kesabaran menyoroti
penggunaan anggaran APBD untuk formula E padahal eventnya saja baru selesai
terselenggara. Red

Komentar
Posting Komentar