DRAMATISASI POLITIK IDENTITAS
DRAMATISASI POLITIK IDENTITAS
Untuk kepentingan Golongan tertentu dan Capres tertentu
Dramatisasi politik identititas, menujukkan ego kelompok yang tidak ihlas bila kalah menghadapi Pilpres 2024. Mereka ingin terus kelompoknya yang selalu menang sedangkan kelompok lain mesti selalu kalah.
Padahal demokrasi adalah jalan kesetaraan bagi semuanya agar terjadi pergantian Kepemimpinan bangsa secara periodik. Agar ada kesempatan munculnya pemimpin baru yang membawa gagasan gagasan baru.
Menjelang pesta demokrasi 2024 kembali menyeruak soal politik identitas. Tapi sepertinya maling teriak maling. Seolah mereka tidak punya identitas (ideologi), sesuatu yang nonsen dan irrasional.
Sesungguhnya, tujuan mengangkat politik identitas adalah bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi semata mata agenda kepentingan kelompok. Mereka lupa kalau mereka juga punya identitas ideologi. Mereka terus ingin berkuasa dan takut kehilangan kekuasaan. Takut kalah dalam Pilpres 2024. Takut ada tokoh pembaharu yang akan menang Pilpres 2024.Ada semacam kecemasan kalau Pilpres 2024 akan membuat mereka kalah telak.
Maka diangkatlah dan diramaikanlah politik identitas itu, agar sang tokoh pembaharu dapat dijegal maju Pilpres 2024. Amat buruk pikiran mereka.
Dalam era demokratisasi sekarang ini, bukan lagi saatnya menggunakan semangat kelompok untuk jegal- menjegal dalam memilih Pemimpin apalagi untuk RI-1. Saat nya dengan semangat kebebasan dan Konstitusional. Semua punya hak untuk maju jadi Capres. Dari kelompok agama Islam (Muhammadiyah dan NU dll) boleh. Karena itu, pembatasan dengan PT 20 % adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat kebebasan dan demokratisasi.
Kalau dari partai nationalist atau sosialis boleh maju sebagai Capres tentu kelompok agama juga boleh. Ummat Islam selama ini sudah menunjukkan toleransi yang tinggi dimana Ibu Mega dan Jokowi dari partai nasionalis dapat jadi Presiden di Indonesia yang penduduknya mayoiritas Muslim. Ummat Islam tak pernah berkata, kalau ibu Megawati dan Jokowi adalah Presiden kelompk agama tertentu. Ummat Islam kalau ada yang mengkrtik Presiden Jokowi karena program karjanya yang tidak sesuai dengan kepentingan pribumi, Islam dan merugikan rakyat seluruhnya. Kritik demi kepentingan bangsa dan negara diatas lebih penting dari pada kepentingan golongan.
Ditengah kemajuan bangsa sekarang ini, setidaknya ada lima identitas ideologi yang yang terus menggeliat dan berpengaruh yaitu : Nasionalisme, Sosialisme, Liberalisme, Sekularisme dan Komunisme. Yang paling kuat menggeliat adalah liberalisme - kapitalisme dan sekularisme. Sedangkan agama bukanlah ideologi karena agama bukan lahir dari pemikiran manusia, tapi agama bersumber dari wahyu untuk membangunan kepercayaan pada Tuhan dan memperbaiki ahlak manusia. Kalau pun agama jadi alat politik, bukan karena agamanya,, tapi karena para politisinya.
Pergesekan yang sering terjadi, karena adanya perjuangan ideologi. Berlomba lomba mengisi Pancasila dan UUD 1945, memberikan pengaruh dalam praktek kenegaraan. Pancasila ibarat Gucci tempat air, bisa diisi apa saja. Bisa diisi anggur merah, kuning, hijau, ungu dsb.
Manuver M. Qodari
Yang aneh karena justru seorang cedekiawan seperti M Qodari, Direktur Eksekutif Indobarometer terlibat secara aktif mengangkat atau melakukan provokasi dengan memanfaatkan issue politik identitas. Seolah dia paling bersih dari politik identitas.
Dia katakan kalau Pilpres 2024 akan terjadi politik identitas yang menimbulkan polarisasi, bisa menimbulkan konflik, karena itu harus dicegah. Tak ada jaminan tanpa politik identitas.Dia tidak percaya pada elit politik.
Bahkan secara fulgar dan berpandangan rasis yang menimbulkan ketakutan dengan mengatakan, kalau Anis Baswedan Vs Prabowo berhadapan diputaran kedua akan muncul politik identitas yaitu Anies akan dilabeli Capres Islam dan Prabowo adalah Capres Kristen, karena punya keluarga keturunan kristen. Begitu pula tokoh lain yang ingin maju sebagai Capres dilabeli kemungkinan identitas keagamaan sebagai munculnya politik identitas. (Fajar 28 Juni.2022).
Karena itu, menurut Qodari lebih baik Jokowi tiga periode. Tentu maksudnya agar tidak terjadi politik identitas pada Pilpres 2024.
Pertanyannya, apakah Ahmad Qodari itu bersih dari politik identitas?. Apakah Jokowi dan oligarki itu juga bersih dari politik identitas.? Jawabannya tentu tidak.
Lihat saja pada Pilpres 2019, Jokowi dengan Oligarkinya menggaet Ma'ruf Amien, mantan Ketua MUI sebagai Cawapres, bukanlah ini politik identitas..? Sangat kental dengan politik identitas..!!
Qodari sebagai penasehat Jopro mendorong Jokowi untuk tiga periode. Katanya, itu keinginan rakyat yang menuntut tiga periode, karena Jokowi sendiri mengatakan menghargai Konstitusi yang hanya memberikan dua periode.
Mestinya Qodori sebagai cendekiawan senior mau berfikir secara negarawan dengan mengajak kepatuhan pada Konstitusi (UUD 1945) yang telah mengatur jabatan Presiden dua periode. Bukan ingin memaksakan perubahan Konstitusi untuk kepentingan sesaat saja dan kepentingan perorangan dan kelompok. Konstitusi mau dibuat seperti buku Kalaidoskop politik atau buku sejarah yang setiap saat bisa direvisi.
Sungguh jauh dari pikiran cendekiawan dan negarawan.
Melayani Oligarki sebagai Kelompok Identitas
Sesungguhnya, pembelaan Qodari pada tiga periode bagi Jokowi adalah pembelaan pada kepentingan Oligarki, yang juga bagian dari politik identitas yang kental, bukan identitas agama, tapi kesatuan identitas etnis dan bisnis Siapakah oligarki itu..?. Mereka adalah kolaborasi antara kelompok politik dengan kelompok Taipan yang disebut sembilan Naga. Siapakah mereka, yang dibela Khudori adalah mereka semuanya kelompok pengusasa China. Apakah itu bukan identitas dalam arti kelompok etnik dan bisnis tertentu..?
Lebih parah lagi, politik identitas Qudori karena para oligarki itu telah memanfaatkan negara atau kekuasaan Presiden Jokowi untuk melayani kepentingannya, satu kelompok ekonomi dalam negara. Sesuatu yang bertentangan dengan filosofi negara kesatuan dimana negara hadir untuk melayani semua kelompok tanpa diskriminasi.
Jokowi pun yang tunduk pada oligarki menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan identitas kelompok tertentu. Terlebih lagi, memberikan kesempatan masuk sebanyak banyaknya TKA China yang merugikan tenaga kerja lokal. Itulah politik identitas dalam pengunaan kekuasaan yang didukung Qodari.
Semua itu tidak sesuai dengan cita cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ingin mewujudkan cita cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI didirikan oleh para pendiri bangsa bukan untuk melayani satu kelompok, dan merugikan kelompok lain, tapi untuk semuanya.Sadarlah wahai Qudori. jangan sekedar memanfaatkan kesempatan untuk kepuasan diri.
Manisnya Oligarki telah membutakan mata hati Qodari, sehingga tidak lagi melihat realitas era kekuasaan Presiden Jokowi yang gagal mengendalikan negara dengan makin banyak korupsi, hutang negara makin membengkak, konsentrasi pembangunan infrastruktur telah membuat terlantarnya berbagai sektor pembangunan. Belum lagi penggunaan kekuasaan telah menimbulkan polarisasi yang membahayakan persatuan bangsa. Biaya tinggi pada pembangunan dan aktivitas pemerintahan. BUMN strategies terancam bangkrut,dll Baru dua periode saja begitu, bagaimana kalau tiga periode..?.
Juga kalau Grace Natali gencar mengangkat politik identitas, apakah PSI tidak punya identitas? Bukankah kata "sosialis" itu sebagai identitas ideologi kiri yang menjadi visi perjuangan PSI?. Bukanlah sikap PSI mendukung Presiden Jokowi dan Oligarki, yang sarat dengan kepentingan kelompok identitas seperti disebutkan diatas.
Bukankah kaum liberal sekuler selama ini memainkan politik identitas melalui kebijakan Nabiel Makarim, Menteri Pendidikan yang ingin menghapus pendidikan agama di sekolah sekolah. Kebijakan ini.menguntungkan kelompok tertentu (kaum liberal sekuler) tapi nerugikan agama yang sudah ratusan tahun dianut oleh rakyat Indonesia. Ini tidak sesuai dengan filosofi negara kesatuan.
Negara milik semua dan untuk semua
Seyogyanya disadari bahwa negara dan bangsa ini adalah milik bersama. Karena itu, bukan pada tempatnya menjalankan kebijakan negara yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dengan identitas tertentu dan merugikan kelompok lain dengan identitas tertentu.
Karena itu, mestinya dilakukan adalah bukan dengan gencar melempar issue politik identitas, tapi merumuskan narasi baru kenegaraan bahwa siapapun yang berkuasa, tidak boleh mengambil kebijakan yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu, baik politik, budaya maupun ekonomi dan tidak boleh merugikan kepentingan kelompok lain. Narasi seperti ini akan memperkuat persatuan bangsa Indonesia.
Nilai Programnya dan Implementasinya
Sehubungan dengan Kepemimpinan, mungkin saja ada pemimpin yang didukung oleh kelompok identitas tertentu dan menang dalam konstelasi politik misalnya Pilkada atau Pilpres.
Diperlukan kedewasaan politik untuk memberikan penilaian.Yang perlu dilihat bukan siapa yang mendukung, tapi program program sang Pemimpin dan implementasi program itu setelah berkuasa. Apakah program kerjanya itu, ada yang hanya membela kepetingan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain..?
Salah satu contoh Pemimpin yang didukung kelompok identitas (Islam) yang terkenal dengan nama PA 212. Dia lah Anis Baswedah. Selama jadi Gubernur DKI Jakarta, apakah ada program kerja dan implementasi kebijakan Anis Baswedan yang hanya memaihak pada kepentingan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain??. Rasanya dalam hal ini amat sulit mencari cari kesalahannya. Bukankah Anis Baswedan berusaha melayani semua kepentingan baik sosial maupun agama. Semua agama diperlakukan setara. Semua dapat dana subsidi.
Jadi kalau bangsa ini ingin maju dàn tetap kokoh dalam persatuan jangan lagi melihat pada kepala sang Pemimpin dan siapa pendukungnya. Tapi sekali lagi lihatlah program programnya dan implementasinya. Jangan sang pemimpin belum dibaca programnya sudah dihadang dengan fitmah politik identitas. Nanti kalau berkuasa hanya membela kepentingan yang identitas kelompok tertentu. Ini menujukkan kita belum dewasa berdemokrasi.
Mari singkirkan perasaan saling curiga. Bukankah kita semua sudah punya platform kenegraan yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945. Semua warga negara dijamin hak hak sosial, ekonomi dan politiknya sama tanpa membedakan identitas kelompok.
Save persatuan dan NKRI.
Hikmahjalan
Kearifan Kepemimpinan
Asp Andy Syam
Peduli Kepemimpinan Bangsa.30/06/22
Komentar
Posting Komentar