BUZZER SESAT FIKIR SOAL KHILAFAH

Oleh: Al Ghozali Hide Wulakada  (Akademisi dan Praktisi Hukum)

Saya membaca tulisan Purwanto Tanjung berjudul “Jika Anies Menang Pilpres 2024 Negara Dalam Bahaya”. Dalam tulisannya ada pula Mufti Mubarak,Hendri Satrio (Pengamat Politik),Aris Mustamin (aktivis HAM), Rudi S Kamri (Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa). Kesemuanya menyoroti ‘the fenomenal man,Anis Baswedan’ yang kata mereka politik Anis sangat pro khilafah. Dalam tulisan tersebut diterangkan bahwa Rudi S Kamri mengatakan empat jenis kedunguan yaitu ; (1) pendukung Anis menggantikan Pancasila dengan khilafat, (2) idiologi khilafah berbaha untuk Indonesia, (3) khilafa mengancam toleransi dan berpotensi perpecahan, (4) pendukung anis di Pilgub sebagai sampel electoral.

Penalaran dungu tersebut dijawab dengan cerdas oleh sabahat Purwanto Tanjung dengan mempertontonkan pembangunan demokrasi, toleransi, public service, public obligation yang lebih pesat di masa kepemimpinan Anis yang katanya pro Kholafah. 

Saya fikir semua aktivis akal sehat harus turun gunung untuk mencuci otak seperti Rudi S Kamri. Rudi dengan sengaja membuat Lembaga Kajian Anak Bangsa yang kajiannya salah kaprah dan kesalahannya tersebut menyebabkan keterbelahan besar-besaran fikiran bangsa. 

Makna Khilafah dalam pendekatan filsafat merupakan sistem universal yang menegaskan bahwa pada intinya menegaskan ‘Kekuasaan Akal Sehat’. Lihat Qs Al-Baqarah Ayat 30 "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”. Pelajaran pertama untuk Rudi dan LKAB nya : (1) ayat itu bukan terbatas untuk muslimin tetapi untuk seluruh manusia, (2) Tuhan mengangkat manusia sebagai khilafah karena manusia memiliki kemampuan berfikir tidak seperti hewan yang instingtif, (3) hanya orang-orang sombong,juhula dan jumud seperti Iblis lah yang melawan kewarasan manusia.

Sampai di sini semoga Rudi dan LKAB nya mengerti  ontologitas dasar Khilafah. Kalau belum mampu berfikir filosofis maka jangan coba-coba buat lembaga kejian, karena berpotensi menyesatkan banyak orang.

Saya tunjukan negara dengan sistem khilafah obsolut di dunia saat ini yaitu  Negara Fatikan yang menjadi pusat komando umat Kristiani se-dunia. Paus Yohanes selain sebagai pemimpin negara juga otoritasnya bagi semua indifidu Kristiani di dunia. Politik Kota Vatikan berlangsung dalam kerangka monarki absolut teokratis, di mana Paus, secara agama, pemimpin Gereja Katolik dan Uskup Roma, menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ex officio tertinggi atas Vatikan. Paus sebagai pemimpin tertinggi dipilih oleh delegasi Kardinal melalui majelis Konklaf. Paus memberikan wewenang kepada Presiden Vatikan, yang disebut dengan Komisi Presiden Kepausan negara Vatikan. Presiden memberikan laporan kinerja eksekutif kepada Sekretariat harian Paus, yang mana sekretariat tersebut juga sekaligus sebagai sekretariat negara. Kekuasaan Presiden Vatikan tidak seperti umumnya Presiden di negara-negara bentuk republik, sebagai contoh dalam hal hubungan internasional, Presiden tidak memiliki wewenang terhadap hal tersebut, melainkan Paus lah yang memiliki kewenangan langsung dalam hal hubungan internasional serta 179 negara jaringan keagamaan Katolik di seluruh dunia. Badan legislative di Negara Vatikan disebut dengan “Pontifical Commission for Vatican City State”, artinya Komisi Unikameral untuk Kota Vatikan. Fungsi dan tugas dari Komisi tersebut ialah menyusun hukum dan peraturan lainnya kemudian diajukan agar dibahas di sekretariat Paun dan disahkan oleh Paus. Setelah diperiksa dan disetujui oleh Paus, kemudian diundangkan dalam dokumen negara yang disebut ‘Acta Apostolicae Sedis’.

Rudi dan LKAB nya perlu mengerti bahwa khilafah itu bukan negara,tetapi sistem pertanggungjawaban umum manusia terhadap kehidupan di dunia. Salah satu elemen objek pertanggungjawaban tersebut adalah negara. Ajaran tentang negara dalam syara Islam disebut ‘daulah’ yang menjadi imbrio peralihan bahasan menjadi sebutan ‘kedaulatan’ yang mengandung makna etimologi yaitu ‘roda kendaraan yang berpuatar’ yaitu kekuasaan harus bergulir sebagaimana gagasan Pemilihan Umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Jadi khilfah itu akan sertamerta menjadi sistem pada negara berbentuk  monarki mau pun republic. Saya mengutip nasehat Utsman Bin Hasan Bin Ahmad As Syakir  al Khaubawiyyi  dalam bukunya berjudul Durratun Nashihin yang ditulis oleh pada abad ke – 13 bahwa “kesejahteraan kolektif ialah bila dunia (negara) dibangun dengan empat perkara, yang (1) adalah dengan ilmunya ulama (intelektuan yang shaleh), yang (2) dengan adilnya penguasa (pemimpin eksekutif-legislatif-yudikatif), yang (3) dengan kedermawanan orang-orang kaya (tertib pajak dan atau zakat) dan keempat dengan doanya para fakir miskin (keshalehan social dan ubudiyah). 

Tidak perlu menghabiskan waktu berlama-lama dengan tafsir-tafsir dungu soal Khilafah dan simbolisasi macam-macam,tapi konsisten saja pada upaya penuntasan ke-empat pilar tersebut maka khilafah dengan sendirinya hadir melekat dalam khidupan negara Republik Indonesia di bawah Pancasila.

Pancasila dan konstitusi Indonesia menyediakan pedoman ideal untuk mewujudkan hal demikian. Itu pula lah yang menjadi visi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Itu pula lah yang menjadi visi dakwa seluruh organisasi Islam dan masjid-masjid. Menjadi mayoritas yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi menjaga amanah fiy kalimatunsawah Pancasila menjadi mayoritas yang menjaga dan menjamin minoritas agar hidup damai dalam Indonesia yang tayyiban wa rabbul ghafur. 

Jadi,isu politik khilafah yang didegung-dengungkan oleh kelompok dungu tersebut sangat keliru dan lahir dari fikiran yang teramat sangat sesat. Fikiran yang kabur dari realisme dan rasionalisme, fikiran yang dipenuhi kepercayaan buta dan alirannya cenderung politik materialistic yang bertolakbelakang dengan Pancasila.